JAKARTA, DapurRakyatNews – Demi menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas, Pertamina meluncurkan layanan berupa peluang kerjasama kemitraan bisnis Pertashop kepada Pemerintah Desa, Koperasi serta pelaku usaha atau UKM di seluruh Indonesia.
Program Pertashop merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri dengan PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 18 Februari 2020 tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa.
Secara sederhana, Pertashop ini merupakan lembaga penyalur dari Pertamina yang disiapkan untuk melayani konsumen yang selama ini belum terlayani oleh lembaga penyalur BBM seperti SPBU, khususnya di kepulauan yang belum dapat menikmati BBM satu harga.
Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan BBM di Desa terutama di 3.827 kecamatan yang belum terjangkau akses SPBU dengan memanfaatkan aset desa.
Baca: Pemkab Sumenep Acuhkan Abrasi, Anggota DPRD Dapil 7 Angkat Bicara
Pada tahap awal sebagai crash program, akan diluncurkan pembangunan Pertashop di 418 titik yang pembangunan fasilitas dan managerial pengelolaan akan dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero).
Azis Sholeh, Ketua Umum Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah DPP J.P.K.P, menyayangkan program Pertashop yang tidak menjual BBM jenis Pertalite dan Premium, karena Pertashop hanya menjual Pertamax, LPG non Subsidi dan Pelumas Enduro, yang sasarannya untuk konsumen yang jauh dari SPBU, Kamis (18/2/2021).
“Program Pertashop yang digulirkan pertamina pusat, yang program ini menjual kebutuhan produk Pertamax dan LPG non subsidi, ini jelas akan sangat tidak populer dan akan menjatuhkan citra buruk pada pemerintah, seharusnya pemerintah melalui pertamina, membuat sebuah kebijakan dan terobosan program, agar subsidi tepat guna dan tepat sasaran, maka dengan ini saya selaku ketua umum J.P.K.P meminta kepada pemerintah dan pertamina untuk mengkaji ulang program tersebut dan di evaluasi,” Ujarnya.
Azis Sholeh mengatakan tujuan dari Pertashop ini sudah sangat bagus karena targetnya BUMDes, yang mana disamping mengangkat PAD Desa juga subsidi bisa tepat guna dan tepat sasaran, yang mana ini jadi visi misi J.P.K.P, karena yang mengetahui masyarakat miskin adalah pemdes, jadi agar program Pertashop jadi solusi harusnya pemerintah melalui pertamina menjual produk BBM dan LPG bersubsidi, agar bisa dinikmati langsung masyarakat miskin.
“Karena yang selama ini terjadi justru subsidi banyak dinikmati masyarakat yang mampu dan kaya. nah, melalui program Pertashop ini harusnya yang bersubsidi, yang harus dijualnya, karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari SPBU, namun kalau yang non subsidi malah diberikan untuk Pertashop lalu subsidi buat siapa sebenarnya,” Pungkas Azis Sholeh dengan nada kecewa.
Baca: Abrasi di Kepulauan Tak Kunjung Ada Solusi, Pemkab Jangan Tutup Mata
Reporter: Enno Sapsup
Editor: Team J.P.K.P
Publisher: Pemred
Salam Perjuangan Tanpa Batas
Respon (1)