Dapurrakyatnews – Akhir – akhir ini masyarakat Situbondo mengeluhkan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, padahal itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu mendapat perhatian serius dan komentar dari salah satu warga asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jum’at (28/7/2023).
Menurut Didik, kelangkaan gas LPG Kg itu seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah bisa mengantisipasinya. Namun ketika masalah kelangkaan gas LPG 3 kg baru terjadi dan sudah viral di medsos, baru akan ada gerakan dari pemerintah.
“Saya betul – betul kecewa mas ! Masyarakat mulai resah karena gas LPG bersubsidi tersebut menjadi kebutuhan pokok para rumah tangga. Saya berharap pada pemerintah untuk segera melakukan langkah yang tepat, agar kelangkaan itu bisa teratasi,” kata Didik.
Setelah saya pantau di lapangan, langkah yang tepat itu pemerintah daerah selain melakukan sidak, namun yang lebih tepat adalah memperbaiki sistem, yaitu data.
“Sepengetahuan saya, di tiap kecamatan itu ada satu agen , sebagai penyalur ke masyarakat agar tepat sasaran, maka di bentuklah pangkalan. Tugas pangkalan itu tidak hanya menjual gas LPG bersubsidi tersebut. Pangkalan juga berkewajiban mendata berapa jumlah konsumennya sesuai Kartu Keluarga ( KK ) di wilayahnya,” ujarnya.
Di samping itu Pangkalan melaporkan secara rutin tiap bulan data tersebut pada agen. sebaliknya, Agen gas LPG 3 kg bersubsidi juga melaporkan tiap bulan pada Kantor Pertamina cabang Jember, termasuk juga pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
“Saya juga mempertanyakan apakah pemerintah selama ini sudah melakukan kroscek, atau koreksi data dari data laporan bulanan,” harapnya.
Selain itu apakah wilayah penyaluran agen sudah sesuai, dengan wilayah yang sudah di tentukan. “Jadi saya mohon pada pemerintah Daerah jangan hanya melakukan sidak saja. Namun perbaikan sistem itu lebih penting,” pungkasnya.
Sementara itu Koordinator Wilayah Jawa Timur LSM Penjara Indonesia, Dafid Hariyono mengapresiasi atas komentar warga Asembagus yang telah berani menyuarakan aspirasinya.
“Ini sungguh luar biasa, ini contoh bagi kita. Seorang masyarakat biasa bisa menyuarakan kekecewaannya, dan juga bisa memberi solusi pada pemerintah daerah,” ungkap Dafid Hariyono.
Sebab yang kami ketahui di lapangan, Wilayah penyaluran agen adalah per kecamatan , yang bermitra dengan pangkalan yang bertindak sebagai petugas distribusi ke masyarakat pengguna adalah per kelurahan/desa di wilayah cakupan kecamatan yang menjadi ketetapan wilayah agen menyalurkan alokasi.
“Namun yang terjadi seringkali agen dan pangkalan tidak mematuhi aturan,” ungkapnya.
Terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di duga adanya ketidakcocokan data pengguna per kelurahan/desa , dan per kecamatan. Pemda dan instansi yang terkait , untuk segera melakukan monitoring ke berbagai agen dan pangkalan, sehingga kebutuhan masyarakat akan tabung LPG subsidi bisa teratasi.
“Jadi saya mohon pada pihak Pemkab untuk segera melakukan audit data yang di miliki para agen dan pangkalan, dimana data tersebut merupakan daftar penerima manfaat yang berupa Logbook,” pungkasnya.
