Dapurrakyatnews – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) kemiskinan yang ditempatkan di ruang rapat Potre Koneng, Bappeda Sumenep, Jawa Timur.
Hadir dalam Seminar dan FGD yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut sejak 1-2 Agustus 2024 tersebut, Prof. Dr. Bagong Suyanto Guru Besar Fisip Unair, Joko santoso, S.E.,M.Si Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Rahadi Direktur Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan / LPTP Surakarta.
Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., kepala Bappeda Kabupaten Sumenep dalam sambutannya menyampaikan, tujuan dilaksanakannya Seminar & FGD, untuk membuka wawasan dan persamaan persepsuplatform tentang kemiskinan secara konseptual, serta indikator yang terukur dan fakta di lapangan.
“Serta pemetaan ragam model kemiskinan, Platform satu data kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan. Skema evaluasi, monitoring dan dampak program penanggulangan kemiskinan dan merancang inovasi bentuk, model/pola penanggulangan kemiskinan,” kata Arif Firmanto. Kamis (1/8/2024)
Selain itu ia juga menyampaikan, dilaksanakannya Seminar dan FGD oleh Bappeda kabupaten sumenep, merupakan bentuk keseriusan pemerintah kabupaten sumenep, dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan di kabupaten sumenep.
“Dalam kesempatan ini ingin kami laporkan bahwa, peserta kegiatan Seminar dan FGD di kabupaten sumenep ini diikuti oleh 31 orang,” ujarnya
Mereka berasal yang dari Tata Kelola Pelayanan dan Penunjang (TKPK) 1 orang, perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten sumenep 12 orang, Instansi vertikal (BPS) 1 orang. Tenaga ahli Bupati Sumenep sebanyak 6 orang, 2 orang dari universitas wWraraja dan Universitas Bahaudin masing-masing 1 Orang.
“Dalam kegiatan ini, kami juga melibatkan Pondok Pesantren, Organisasi kemasyarakatan PMII, HMI, GMNI, IMM, LSM, Pengurus Daerah Muhammadiyah Sumenep. LKPSDM NU Sumenep, Baznas sumenep dan Muslimat Sumenep,” tutupnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo berharap, seminar dan FGD dapat menghasilkan kebijakan yang bisa menurunkan angka kemiskinan di daerah.
“Kabupaten Sumenep secara angka kemiskinan sudah turun. Saat dirinya dilantik di bulan Februari 2021, angka kemiskinan di angka 20,55%, di tahun 2022 turun di angka 18,76% dan turun lagi ke angka 18,7% di tahun 2023,” kata Bupati
Jadi memang ada progres bertahap, kecuali angka kemiskinan tidak turun, baru menjadi problem, yang artinya pemerintah daerah dan DPRD tidak bekerja.
“Dan Kabupaten Sumenep, merupakan satu satunya Kabupaten yang penurunan tingkat kemiskinannya baik,” ungkapnya
Hanya saja, kata Bupati, angka penurunan kemiskinan belum memuaskan, sehingga pemerintah daerah menargetkan turun 10 persen, walaupun keinginnya itu dinilai tidak rasional.
“Tentu saja, kami untuk menekan kemiskinan dengan target 10 persen, perlu kebijakan anggaran yang baik melalui rumusan kebijakan di setiap OPD melalui programnya,” tuturnya.
“Seminar dan FGD ini, bisa menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, dengan kerja sama dan sinergi semua elemen,” pungkasnya.
