SUMENEP, DapurRakyatNews – Program BBM Satu Harga merupakan program pemerataan dan penerapan energi berkeadilan, dengan harga BBM yang sama untuk produk Premium dan Solar bersubsidi di wilayah yang memiliki keterbatasan akses atau Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Baca Juga : Mahasiswa Farmasi Muhammadiyah Temukan Permen Anti Corona
Namun itu tidak berlaku di Kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur. Harga BBM jenis Premium bervariatif dari kisaran harga Rp10,000 perliter sampai dengan Rp13,000 perliter. Di wilayah Kepulauan Sapudi, BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Premium, harga jualnya ditingkatkan pengecer dan dijual dengan harga Rp13,000 perliter.
“Untuk Premium isi 34 liter harganya Rp400,000, dan saya jual Rp13,000 per liter, sedang untuk pertamax isi 33 liter Rp330,000 dan saya jual kembali Rp12,000 perliter. Untuk pembeliannya disini (Sapudi_red) ada beberapa pedagang besar, jadi kami tidak kesulitan dengan keberadaan mereka,” ujar salah satu pengecer BBM di Pulau Sapudi kepada DapurRakyatNews melalui sambungan seluler, Sabtu (07/08).
Untuk diketahui, di Pulau Sapudi selain APMS (Agen Premium Minyak Solar), ada beberapa pedagang besar yang mendatangkan BBM sendiri untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan. Entah darimana sumbernya BBM yang didatangkan tersebut.
Baca Juga : Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Baru, Pemerintah Desa Gayam Lakukan Musdes
Ketika ditanyakan kenapa tidak mengambil ke APMS, sebagai penugasan Pemerintah untuk BBM satu harga. “Disana selalu kehabisan, anehnya kapal pengangkut selalu datang. Coba sampeyan cek sendiri, setelah 2 hari kapal sandar pasti BBM disana habis,” jelasnya dengan nada sinis.
Terindikasi antara APMS dan pedagang besar yang ada, telah menjalin sebuah kerjasama dalam proses penjualan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh aktivis sosial R. Agus Junaidi sekaligus Ketua DPD J.P.K.P Sumenep.
“Harga jual eceran BBM di Kepulauan Sapudi sudah terlalu liar, alias tak terkendali. Padahal APMS sudah mendapatkan porsi keuntungan disetiap liternya dari Pertamina. Patut diduga antara APMS dan pedagang besar ada permainan,” katanya.
Agus mengungkapkan bahwa APMS di Kepulauan Sapudi juga tidak menjual BBM dari dispenser melainkan dari drum-drum. “Skemanya kurang lebih seperti ini, tanker yang membawa BBM langsung menuangkan ke drum-drum yang telah disediakan APMS. Kemudian APMS berkoordinasi dengan pedagang besar, untuk selanjutnya mereka lah yang menjual ke masyarakat di bawah,” bebernya.
Baca Juga : Dirut PT Garam ; PHK Karyawan Kokargam Karena Kondisi Negara Tidak Normal
Ternyata saat ini terdapat 2 APMS di wilayah Kepulauan Sapudi, satu dimiliki oleh PT. WUS (Wira Usaha Sumekar) yang notabene adalah BUMD Kabupaten Sumenep. Serta sebuah lainnya berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, adalah milik seorang pengusaha BBM asal Sapeken. Dan beberapa hari yang lalu buka secara simbolis selama 1 jam dan mendapat kiriman BBM sebanyak 40 ton pada tanggal 22 Juli 2021, yang tidak jelas kemana pendistribusiannya.
“Yang lebih membuat saya heran, salah satu APMS di Sapudi, sebenarnya sudah diambil alih oleh BUMD Sumenep yakni, PT. WUS. Tetapi kenapa harga jual eceran di masyarakat masih mahal? Karena APMS-nya bekerjasama dengan pedagang besar. Ini namanya BUMD bukan berbisnis, tetapi membodohi masyarakat,” tegas Agus berapi-api.
DapurRakyatNews kemudian memperoleh informasi bahwasanya APMS yang kini dikuasai oleh PT. WUS, ternyata masih berstatus atas nama pemilik sebelumnya, yaitu Ketua salah satu Partai Politik di Sumenep.
Baca Juga : Pengelola Parkir RSUD dr. H. Moh. Anwar Keterlaluan?
Direktur PT. WUS, Reza, yang coba dihubungi awak media berkali-kali untuk dimintai konfirmasinya, hingga berita ini ditayangkan masih belum menjawab.
