Dapurrakyatnews – Dari 3.188 bidang lahan yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Sampang, baru 1.090 bidang yang bersertifikat. Tersisa 2.098 bidang yang tidak mengantongi sertifikat.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Hj. Hurun Ien, melalui Kabid Pengelolaan Aset Daerah Achmad Murang, tidak menampik jika masih banyak lahan yang belum memiliki sertifikat.
Namun pihaknya tetap akan melakukan proses sertifikasi yang diajukan secara bertahap, karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Bahkan setiap tahun pihaknya selalu mengajukan sertifikasi lahan ke BPN, yang mana tahun ini, ada 24 bidang lahan yang sudah terbit sertifikatnya. Sedangkan 6 lahan masih dalam proses penerbitan sertifikat, dan 56 lainnya masih dalam tahap proses pengukuran.
“Masih banyak lahan pemerintah yang belum bersertifikat. Bahkan jumlah lahan yang sudah bersertifikat belum sampai separuh dari jumlah keseluruhan,” ungkap Murang, Senin (23/9/2024).
Menurutnya, aset yang belum disertifikat tidak hanya berupa lahan kosong. Tapi, ada juga yang sudah ada bangunannya. Semisal, perkantoran dan sekolah.
“Proses sertifikasi lahan memerlukan waktu, karena ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan. Tapi, semua memang tetap disertifikat,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Nasafi, Anggota DPRD Sampang, menyayangkan banyaknya aset Pemkab Sampang yang belum memiliki sertifikat.
Menurut Nasafi, hal ini harus menjadi atensi karena berkaitan dengan legalitas kepemilikan.
Tanpa sertifikat, maka bukti keabsahan kepemilikan lahan tersebut menjadi tak jelas.
Pihaknya mendorong Pemkab Sampang untuk melakukan percepatan pada proses sertifikasi.
“Kami minta, pemerintah bisa lebih cepat dalam mengajukan proses sertifikasi lahan,” pintanya.
