Berita  

Kepala BPS Situbondo Tinjau Langsung Pelaksanaan FKP Regsosek di Kantor Desa Juglangan

BPS
Kepala BPS Situbondo Bagas Susilo didampingi Kades Juglangan Subagio (kanan) sedang memberikan arahan pada tim FKP dan Para ketua RT setempat

Dapurrakyatnews – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo Bagas Susilo, melakukan peninjauan langsung pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) di Kantor Desa Juglangan Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jum’at (12/5/2023).

Pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), untuk Kabupaten Situbondo terdiri dari 41 tim dan 342 FKP. Satu tim melaksanakan 8 hingga 9 FKP.

“Adapun waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 2 hingga 21 Mei 2023, menyasar pada 235 000 keluarga,” terang Bagas Susilo usai memberi arahan.

Pendataan regsosek ini, bertujuan untuk mengumpulkan data seluruh penduduk Situbondo mulai dari tingkat kondisi Sosial, Ekonomi. Profil dan tingkat kesejahteraan yang nantinya akan di jadikan data tunggal oleh pemerintah pusat hingga daerah, guna memudahkan intervensi bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan.

“Maka untuk melakukan pendataan secara tepat, kami bersinergi dengan pemerintah desa. Hal ini untuk menghindari adanya masalah di kemudian hari,” ucapnya.

BPS

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab, maka saya juga turun langsung ke pelaksanaan FKP, agar bisa mengetahui secara langsung hasilnya. Selain itu memberi support pada tim yang sedang bekerja.

“Alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaan FKP sudah berjalan 80 persen, dan akan selesai tepat pada waktunya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Desa Juglangan Subagio mengatakan, jika dirinya optimis hasil pendataan regsosek melalui FKP itu akan betul – betul valid.

“Pendataan regsosek melalui FKP ini saya yakin pasti valid, sebab pelaksanaannya, desa melibatkan seluruh ketua RT. Karena orang terdekat yang tahu secara jelas tingkat perekonomian masyarakat, itu para ketua RT,” ucap Subagio.

Dengan adanya pendataan regsosek ini, ke depan kami berharap data ini akan betul – betul akan dijadikan data tunggal oleh pemerintah, agar masyarakat tidak lagi kebingungan.

“Selain itu kami juga berharap ini akan berkelanjutan, sebab tingkat kesejahteraan masyarakat tiap tahunnya pasti berubah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan