Direktur Eksekutif Kp3 Berharap Polri Mampu Bersikap Netral dalam Pemilihan Presiden 2024

Dapurrakyatnews – Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi, semua rakyat Indonesia harus menyalurkan hak pilihnya, karena suara rakyat menjadi menentu Indonesia di masa 5 tahun ke depan.

Netralitas ASN, TNI dan Polri juga mejadi simbol pemberian pelayanan yang adil, demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum.

Seperti yang disampaikan oleh Ade Andriansyah Utama, SH, SIP., Action Law Corner Office dan Direktur Eksekutif (Kp3) Pendukung Presisi Polri kepada dapurrakyatnews. Minggu (29/10/2023).

Menurutnya, sesuai amanah UUD 1945 dan konstitusi, serta UU Polri no 2 tahun 1990 yang ditugas dan kewajiban serta fungsinya, menjaga ketertiban umum di masyarakat, khususnya dalam menegakkan hukum.

“Tentunya Polri diberikan tugas mengawal dan menjaga situasi pemilihan umum, agar kondusif dan berjalan lancar,” katanya.

Ade Andriansyah Utama berharap, institusi Polri mampu bersikap netral dalam pemilu legislatif, dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2024. Serta mampu menjaga situasi yang kondusif,

“Situasi yang kondusif harus diciptakan, agar hak pilih dan hasilnya dapat berlangsung sesuai dengan harapan, menjaga ketertiban umum dan kondusif dari segala bentuk penyalahgunaan dan gangguan keamanan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kp3 mendukung dan mendorong terwujudkan komitmen Institusi Polri di pemilu 2024, agar berjalan lancar sukses dan damai.

“Kp3 juga memberikan apresiasi untuk anggota Polri, bila tugasnya berhasil dan menolak penyalahgunaan kewenangan yang merusak netralitas di dalam pemilu,” ungkapnya.

Sementara itu dikutip dari humas polri.go.id, tanggal 20 Oktober2023, Kapolri telah mengeluarkan surat telegram Kapolri nomor : st/2407/X/HUK.7.1./2023, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh anggota Polri harus netral dalam pemilu 2023, kerena tugas pokok polri adalah menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran proses demokrasi Indonesia.

“Oleh karena itu, jaga kehormatan Institusi Polri dan NKRI berdemokrasi,” pungkasnya.