Sumenep, DapurRakyatNews – Digitalisasi desa merupakan kunci pemerataan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan ekonomi desa. Salah satu tujuan akhir dari Suistanable Development Goals (SDGs) di Sumenep adalah berkurangnya disparitas antara kepulauan dan daratan. Program pemerintah yang bisa menjadi salah satu cara memperkecil jarak tersebut adalah digitalisasi desa. Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa mewajibkan program tersebut ke seluruh desa untuk dianggarkan dalam APBDes dengan memakai Dana Desa.
Berdasarkan hasil investigasi Tim Liputan Khusus (Tim Lipsus) Dapur Rakyat News. Dalam pelaksanaanya, program ini tidak berjalan dengan semestinya terutama dengan kondisi yang ada khususnya di kepulauan. Dari 126 kepulauan besar dan kecil di Sumenep hanya Pulau Raas, Sapudi dan Kangean saja yang baru mengadakan program tersebut.
Masih banyak kendala-kendala yang timbul memerlukan peran aktif pemerintah kabupaten untuk menindak lanjutinya. Pertama, sedikitnya para provider yang serius menggarap internet desa di kepulauan, sampai hari ini baru satu operator yang berani berinvestasi di daerah kepulauan. Kedua, kendala kecepatan internet yang masih jauh dari harapan masyarakat. Ketiga, beberapa pemerintah desa yang belum memahami pentingnya program digitalisasi desa. Keempat, program internet desa ini belum disinkronisasikan dengan regulasi lain yamg ada seperti masalah perijinan dan tata ruang wilayah.
Beberapa dari kendala permasalahan tersebut di atas di tanggapi oleh salah seorang pakar Information technology (IT) dan pemilik salah satu provider di Kota Keris yang juga berinvestasi di kepulauan, Alwi Assegaf S.Kom, menyampaikan.
“Kecepatan backbone total kita di kepulauan khusus di Kangayan 300 Mbps, Sapudi dan Raas 200 mbps plus backup 300 Mbps. Masalahnya begini mas, kecpetan paketnya 7 sd 10 mbps di balai desa, lalu di gratiskan, yang pake 5 anak main game, 5 anak main YouTube, maka kecepatan tersebut otomatis akan menurun karena terbagi rata dengan 10 orang yang akses. kalau tidak diatur oleh admin nya maka ketika operator butuh akses upload data misalnya, ya pasti ga kebagian karena sudah terpakai oleh 10 user tadi.” Katanya.
“Untuk itu rencananya operator desa ini ingin kita kumpulkan nanti dan kita kasih training bagaimana cara mengatur bandwith di balai desanya masing-masing. Jika mereka sudah ditraining cara membagi bandwithnya diharapkan mereka nanti bisa melakukan pengaturan sesuai keinginan.” Lanjut Alwi.
Patut diakui kalau hampir 90 persen masyarakat kepulauan masih nyaman menggunakan Internet melalui layanan operator seluler dengan skema pembayaran yang dinilai lebih terjangkau meski terbatas secara kuota pemakaian karena nyaris tidak ada operator yang menawarkan pemakaian internet yang benar-benar real unlimited.
“Kita penyedia internet non kuota mas, jadi hanya kecepatannya saja yang menurun karena terbagi tapi tidak limitasi data. Sebenarnya kalau dihitung paket yang kita jual jauh lebih murah, misal Kita asumsikan pemakaian 5 Mbps digunakan terus menerus maka total data yg terpakai per hari 5 mbps x 24 total data yang terpakai 54GB/hari, itu berarti 54×30=1.620 TB /bulan, berapa itu duitnya kalau pakai operator seluler? dan untuk saat ini di Kepulauan Sumenep, baru kita provider fixed wireless unlimited satu satunya.” Tandas Alwi.
Alwi juga menerangkan bahwa selama ini dirinya juga tak jarang menemui kesulitan ketika menawarkan jasanya ke pihak desa, sebab banyak kepala desa yang masih ragu. Mereka cenderung menunggu arahan dari Pemkab Sumenep tentang, apakah mereka harus menganggarkan atau tidak? Karena pengadaan internet desa ini dianggap sebagai hal baru bagi sebagian besar kepala desa.
Lalu saat media menanyakan bagaimana cara untuk mengedukasi para kepala desa agar bisa memahami tentang pentingnya program ini untuk mengatasi disparitas kepulauan?
Alwi menjawab, “Rencananya dalam waktu dekat di tahun ini kita akan mengundang pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) melalui badan aksesibilitas telekomunikasi indonesia (BAKTI) untuk membantu memberikan edukasi kepada para kepala desa di Sumenep tentang pentingnya peran digitalisasi dalam SDGs Desa dan juga tentang peran penting BUMDes dalam meratakan Internet desa di kepulauan sumenep”.
Saat ditanya Tim Lipsus apakah Pemerintah Kabupaten Sumenep selama ini sudah maksimal dalam mendorong dan mengawal program pemerintah pusat untuk desa ini?
“Berdasarkan pengalaman, selama ini pihak provider diarahkan oleh dinas terkait untuk langsung berkoordinasi dengan pihak pemdes untuk pengadaan internet di desanya, padahal saya berharap adanya dukungan penuh pemkab dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) untuk ikut terlibat secara aktif membantu dalam pemerataan akses internet di Sumenep, khususnya kepulauan.” Pungkas Alwi.
Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mengeluarkan berbagai program dalam upaya pemerataan akses internet desa, sebagai upaya untuk menghilangkan disparitas antar daerah di Indonesia. Berbagai bentuk program baik itu pemberian bantuan akses internet gratis maupun kebijakan penggunaan Dana Desa menuntut keterlibatan dan peran aktif semua pihak antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Internet Service Provider (ISP) dan masyarakat desa untuk saling bersinergi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Sumenep, Moh. Ramli S.Sos, M.Si., saat ditemui di ruangan kerjanya oleh Tim Lipsus DapurRakyatNews, terkait tentang peran pemkab dalam program internet desa di kepulauan ini menyampaikan.
“Program sistem informasi desa termasuk didalamnya internet desa merupakan salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020, jadi tanpa kita kawal pun harusnya para kepala desa sudah bisa langsung menganggarkan di APBDes nya mas.” Tegasnya.
Ramli juga menambahkan bahwa pengadaan internet ini penting selain karena kedepan semua desa wajib terintegrasi dengan sistem informasi desa dan SDGs. Dalam tahun ini juga, rencananya DPMD akan mengajukan pembuatan Perbup tentang internet desa sehingga, nantinya seluruh kepulauan diharapkan sudah bisa menikmati internet.
“Sedangkan terkait untuk pemilihan ISP-nya akan dikembalikan ke masing masing kepala desa. Bahkan DPMD sangat berharap adanya ISP-ISP lain yang mau masuk ke Sumenep untuk menggarap kepulauan agar tujuan akhir bersama mengurangi disparitas kepulauan, lebih cepat teratasi”.
Respon (1)