Tanjungpinang – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), menggelar Stakeholder Meeting (SHM) tingkat Provinsi di 34 Provinsi di Indonesia, termasuk juga Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk di Provinsi Kepri, SHM ini di ikuti sebanyak 16 stakeholder yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi dan Bank yang ada di Kepri.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Nelwaty, S.S.,M.Si mengatakan, kegiatan Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi ini adalah kegiatan mempertemukan para pemangku kepentingan (stakeholder), untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.
Kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi, ataupun tujuan dari setiap stakeholder.
“Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, sumber daya manusia, barang dan material. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan, pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” ucap Nelwaty, Kamis (11/8) di Hotel CK Tanjungpinang.
Ia melanjutkan, secara formal SHM ini adalah wahana atau sarana untuk mempertemukan OPD dan instansi terkait, membantu terwujudnya dan melaksanakan juga tranformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial ini.
Stakeholder ini bisa mensosialisasikan dan menyampaikan edukasi, dalam mensejahterakan masyarakat. Terkhusus wilayah 3T yang minim literasi, dan minim juga dalam perekonomiannya.
“Dengan adanya SHM, peran stakeholder ini bisa membantu mencapai keinginannya yang belum terealisasi,” jelasnya.
Pertemuan SHM di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung, bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa.
Ekosistem pendukung yang diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan, yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah.
“Terbentuknya kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah, dengan pemangku kepentingan serta terjadinya perluasan program, melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan,” paparnya.
Hal serupa juga disampaikan, oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri Herry Andrianto, S.E.,M.M. Ia menyampaikan bahwa tujuan dari SHM ini untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tranformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial.
Lanjutnya, kesejahteraan masyarakat tersebut tidak bisa kerja sendiri jadi harus berkolaborasi, dengan pemangku kepentingan (stakeholder) atau instansi terkait.
Dari diskusi yang dilaksanakan, banyak program yang disampaikan oleh stakeholder. Dari program tersebut nanti akan ditindaklanjuti, oleh Pihak Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau.
“Insyaallah akan ditindaklanjuti, kedepannya staf akan mengunjungi instansi terkait dan akan bekerjasama dalam menjalankan program mereka,” tutur Herry.
