Dapurrakyatnews – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sumenep Agus Mulyono, MCH, merespon sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Sumenep ke Puskesmas Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Menurut Agus Mulyono, puskesmas batuan memang memiliki kemampuannya terbatas, namun di tengah kemampuan yang terbatas, maka perlu dilakukan perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada.
“Bagaimana puskesmas merencanakan dengan fokus, agar pelayanan menjadi terstandart, memiliki sop yang standart dan kemudian juga mengacu kepada keselamatan pasien, dan pelayanan yang berkwalitas dari petugas,” kata Agus Mulyono kepada dapurrakyatnews. Senin (20/2/2023).
Ia menambahkan jika Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sumenep, akan menstandartkan puskesmas melalui reakreditasi, yang akan dilaksanakan tahun 2023. Reakreditasi tertunda hampir 3 tahun, akibat adanya pandemi Covid 19.
“Tujuan reakreditasi ini untuk menstandartkan dari sisi pelayanan, pola manajemen yang terkait, yaitu UKM Upaya kesehatan Masyarakat dan UKP Upaya Kesehatan perseorangan atau pengobatan,” tambahnya.
Terkait fasilitas yang belum sempurna, nanti kita lihat berdasarkan kekuatan yang ada, mana yang bisa kami bantu, mana yang bisa berkreasi sendiri sesuai kemampuan puskesmas itu sendiri. Kita ingin ke depan puskesmas bisa mandiri karena sudah ada reakreditasi kemudian ada puskesmas BLUD mana yang kurang kita kuatkan.
“Semua itu membuka peluang kepada puskesmas untuk lebih mandiri dan memberikan pelayanan yang berkwalitas, dengan mengacu bagaimanapun supaya mengutamakan keselamatan pasien,” terangnya.
Menurutnya puskesmas diharapkan untuk fokus terhadap pelatanan kesehatan masyarakat, jadi untuk melakukan promotif prefentif, peningkatan kesehatan dan juga pencegahan terhadap penyakit, melalui pelayanan-pelayanan usaha kesehatan masyarakat, seperti posyandu balita,
“Kemudian pada sisi lain, apabila ada orang sakit, maka yang sakit tersebut dilayani sebaik baiknya dengan program UHC sesuai dengan kebijakan bapak Bupati Sumenep,” ujarnya.
Kedepan, tidak boleh ada lagi penolakan pasien, semuanya mengarah kepada bagaimana pasien itu dilayani dengan menerapkan SOP, agar pasien itu puas dan menjadi sehat.
“Saya harap teman teman, untuk selalu berkolaborasi dengan melibatkan semua Stekholder terkait, kemudian juga memberikan pelayanan pelayanan yang inovatif berdasarkan prosedur yang berkwalitas,” pungkasnya.
