Sumenep, DapurRakyatNews – Safari Kepulauan Bupati Sumenep merupakan agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang wajib dilakukan. Agenda Kunjungan Kerja (kunker) salah satu cara pemerintah untuk menerima keluh kesah dan serap aspirasi dari masyarakat.
Selain itu Bupati mempunyai tugas, karena setelah Bupati terpilih dilantik maka tugas utama Bupati, bagaimana dapat menyatukan kembali masyarakat yang telah terpecah dukungannya sejak adanya Pilkada 2020 kemarin.
Menurut Subiyakto, SH MH, salah satu Kabid di Disparbudpora dilingkungan Pemkab Sumenep yang juga mempunyai aliran darah dari Kepulauan kangean ini mengatakan bahwa, agenda Kunjungan Kerja (kunker) salah satu cara pemerintah untuk menerima serap aspirasi dari masyarakat. kamis, (9/9/2021)
“Maka jika ada sebagian masyarakat yang menolak bahkan menghalangi adanya kunjungan kerja yang di istilahkan safari kepulauan adalah salah besar,” terang Subiyakto.
“sudah jelas agenda Bupati tersebut untuk melihat kondisi Masyarakat untuk selanjutnya diajak memberikan sumbangsih pemikiran, agar daerahnya maju,” katanya
Oleh karena itu saya mengharap kepada Masyarakat kepulauan khususnya di Arjasa menyambut baik adanya safari kepulauan Bupati dan Rombongan.
“Ini kesempatan bagi masyarakat kepulauan untuk meminta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi kemajuan daerahnya sebab tanpa ada campur tangan dari pemerintah mustahil kepulauan itu bisa maju,” pungkasnya.
Seperti dalam pemberitaan sebelum nya, MP3 Sumenep Bersama KWK Sepakat menolak safari Kepulauan Bupati Sumenep. Safiuddin, ketua Komunitas Warga Kepulauan dalam forum tersebut menyampaikan pandangannya terkait Safari Kepulauan Bupati Sumenep, tidak hanya menyangkut persoalan anggaran, namun efek dan hasilnya tidak signifikan.
Baca juga : MP3 Sumenep Bersama KWK Sepakat, Tolak Bupati Safari Kepulauan
“Pandangan saya, terkait wacana Bupati beserta SKPD/OPD kabupaten Sumenep untuk Safari Kepulauan itu harus dievaluasi ulang dan dipikir lebih cerdas, mengingat hasilnyapun tidak signifikan, bahkan tidak berdampak apapun terhadap kepentingan masyarakat pulau khususnya. Kesannya hanya uforia atau senang-senang. Apalagi pada musim Pandemi covid-19 saat ini. Jadi, sebaiknya Bupati tidak usah melalukan Safari ke Pulau. Cerdas yang saya maksud tadi, karena Bupati ini sudah memiliki panjang tangannya dibawah sana, yaitu Camat, Kepala Desa dan yang lainnya,” jelas Safiudin ketua KWK.
Lebih lanjut Azis Salim Sabibi, salah satu tokoh kepulauan yang hadir dalam forum tersebut tegas menyampaikan bahwa, kita (Masyarakat Pulau) melalui Ormas MP3S dan KWK malam ini bersepakat mencegah dan menolak Bupati Sumenep untuk melalukan Safari Kepulauan.
“Tidak hanya pada tahun ini karena faktor Pandemi saja, namun pada tahun – tahun selanjutnya. Dari redaksinya saja Safari itu kan ajang jalan-jalan atau menjelajah. Cobalah Pemerintah Sumenep ini lebih inovatif, efektif dan efisien dalam menentukan Program. Acara seremonial seperti itu wajib kita hentikan, dan kita ganti dengan sektor kegiatan yang dampaknya langsung terhadap masyarakat,” sorot bang Azis panggilan Populernya.
Respon (1)