Sumenep, DapurRakyatNews – Safari kepulauan merupakan agenda tahunan yang biasanya dilaksanakan pemerintah kabupaten Sumenep. Namun pada tahun 2021 saat ini, agenda tersebut menjadi sorotan dan kajian khusus oleh Duo (dua) Ormas besar ini, yaitu Ormas Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S) dan Komunitas Warga Kepulauan (KWK).
Melalui Rapat koordinasi antara pengurus MP3S dengan pengurus KWK terkait wacana Bupati Sumenep untuk Safari kepulauan tahun 2021, yang digelar tadi malam (5/9), para petinggi kedua Ormas ini bertemu membahas, menganalisa dan mengevaluasi agenda Safari Kepulauan yang biasa dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep setiap tahun.
“Dampak dari Pandemi Covid-19 sangat memprihatinkan, sektor ekonomi masyarakat sedang terpuruk. Untuk itu kita patut prihatin. Dan salah satu bentuk keprihatinan kita adalah menyikapi setiap kebijakan dan program Pemerintah Sumenep, agar penggunaan anggaran efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran. Pemborosan penggunaan anggaran harus kita cegah sedini mungkin, dan harus dialihkan pada kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat. Dan salah satu yang harus kita cegah saat ini adalah Agenda Bupati Sumenep untuk melakukan Safari Kepulauan,” ujar Sahnan Ketua MP3S memberikan prolog dalam Rapat koordinasi antara pengurus MP3.S dengan pengurus KWK terkait wacana Bupati Sumenep untuk Safari kepulauan. Senin (06/9/2021).
Safiuddin, ketua Komunitas Warga Kepulauan dalam forum tersebut menyampaikan pandangannya terkait Safari Kepulauan Bupati Sumenep, tidak hanya menyangkut persoalan anggaran, namun efek dan hasilnya tidak signifikan.
“Pandangan saya, terkait wacana Bupati beserta SKPD/OPD kabupaten Sumenep untuk Safari Kepulauan itu harus dievaluasi ulang dan dipikir lebih cerdas, mengingat hasilnyapun tidak signifikan, bahkan tidak berdampak apapun terhadap kepentingan masyarakat pulau khususnya. Kesannya hanya uforia atau senang-senang. Apalagi pada musim Pandemi covid-19 saat ini. Jadi, sebaiknya Bupati tidak usah melalukan Safari ke Pulau. Cerdas yang saya maksud tadi, karena Bupati ini sudah memiliki panjang tangannya dibawah sana, yaitu Camat, Kepala Desa dan yang lainnya,” jelas Safiudin ketua KWK.
Lebih lanjut Azis Salim Sabibi, salah satu tokoh kepulauan yang hadir dalam forum tersebut tegas menyampaikan bahwa, kita (Masyarakat Pulau) melalui Ormas MP3S dan KWK malam ini bersepakat mencegah dan menolak Bupati Sumenep untuk melalukan Safari Kepulauan.
“Tidak hanya pada tahun ini karena faktor Pandemi saja, namun pada tahun – tahun selanjutnya. Dari redaksinya saja Safari itu kan ajang jalan-jalan atau menjelajah. Cobalah Pemerintah Sumenep ini lebih inovatif, efektif dan efisien dalam menentukan Program. Acara seremonial seperti itu wajib kita hentikan, dan kita ganti dengan sektor kegiatan yang dampaknya langsung terhadap masyarakat,” sorot bang Azis panggilan Populernya.
Fathor, selaku Notulen Rapat, menyimpulkan bahwa hasil Rapat koordinasi antara pengurus MP3.S bersama pengurus KWK, tentang wacana Bupati Sumenep untuk Safari kepulauan “Wajib dicegah dan dialihkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat kepulauan khususnya dan Sumenep umumnya, dengan agenda tindak lanjut yang akan dilaksanakan secara organisatoris atau administratif serta langkah aksi konkrit,” pungkasnya.
Sementara, Pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bagian Humas Kabupaten Sumenep, oleh media ini belum berhasil dikonfirmasi. Dan akan dikonfirmasi pada kesempatan berikutnya.
