SUMENEP, DapurRakyatNews – Warga Kepulauan Giliraja Kecamatan Giligenteng menaruh harapan besar (banyak berharap) setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Achamd Fauzi, S.H., M.H. dan Nyai Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I. akan membawa perubahan terutama pada bidang pembangunan infrastruktur di Kepulauan Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Ruas jalan utama lintang selatan yang menghubungkan 2 Desa di kepulauan Giliraja menjadi atensi (perhatian) aktivis DPC J.P.K.P Kecamatan Giligenting. Ruas jalan tersebut sekitar 10 tahun ‘Mangkrak’, keadaannya tidak terawat atau tidak ada alokasi anggaran infrastruktur jalan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, Sabtu (13/03/2020).
Syaiful Anang, Aktivis Pemuda Kepulauan Giliraja mengatakan bahwa kondisi jalan yang menghubungkan 2 Desa, yakni Desa Banbaru dan Desa Jate Kecamatan Giligenting, saat ini kodisinya rusak parah dan butuh perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Benar mas, kondisinya sudah rusak parah. Masyarakat Giliraja sangat berharap dengan kepemimpinan Bapak Achmad Fauzi, akan membawa perubahan terutama bidang pembangunan infrastruktur jalan,” harap aktivis yang akrab disapa Syaiful Puja.
Menurut Syaiful, persoalan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Giliraja, terkesan pulau ini dianak tirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sekitar 10 tahun ruas jalan utama tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Ingat ya, Pemerintah Kabupaten Sumenep bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif terkesan tidak mampu membawa aspirasi kami Rakyat Giliraja,” tegas Syaiful Anang yang juga ketua DPC J.P.K.P Kecamatan Giligenting.
Masih kata Syaiful, seharusnya pembangunan infrastruktur jalan antara Pulau Giliraja dan Pulau-pulau lainnya juga harus ada keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur. Janganlah ada alasan bahwa di Pulau Giliraja tidak ada perwakilan di DPRD Kabupaten Sumenep.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep harus lebih mengedepankan keseimbangan program pembangunan infrastruktur. Dan harusnya seorang wakil rakyat atau DPRD itu juga harus mengedepankan kepentingan rakyat secara umum,” pungkasnya.
Sementara, Erik Susanto, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep, sampai berita ini diturunkan belum dikonfirmasi media dapurrakyatNews.com.
|Baca Juga: Sumenep Darurat Darah, Warga Kepulauan Sorot PMI dan Pemkab
Pewarta: Enno Sapsup
Editor: Team J.P.K.P
Publisher: Pemred
Salam Perjuangan Tanpa Batas
