Dapurrakyatnews – PT BPRS Bhakti Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran program pembiayaan khusus yang menyasar perangkat desa, peserta sertifikasi guru (Sergur), serta tenaga jasa pelayanan (Jaspel).
Program yang resmi diluncurkan pekan ini menawarkan margin kompetitif dengan skema flat sebesar 0,56% per bulan. Angka ini dinilai sangat bersahabat dibandingkan produk pembiayaan konvensional lainnya, sekaligus menjadi alternatif menarik bagi kelompok profesi yang selama ini memiliki keterbatasan dalam akses pendanaan formal.
Direktur Utama PT BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai bentuk kontribusi nyata lembaga keuangan syariah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi keuangan yang mendorong produktivitas dan stabilitas ekonomi masyarakat. Program ini tidak hanya ramah margin, tetapi juga syariah, aman, dan menguntungkan bagi para pemanfaat,” ungkapnya dalam keterangan pers, Selasa (15/7/2025).
Hairil menambahkan, proses pengajuan pembiayaan dibuat semudah mungkin dengan persyaratan yang tidak memberatkan. Cukup dengan melampirkan dokumen identitas diri, surat keputusan pengangkatan, serta bukti penghasilan tetap, calon nasabah sudah bisa mengakses dana pembiayaan.
Dana yang disalurkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan produktif, seperti renovasi rumah, biaya pendidikan anak, hingga keperluan keluarga lainnya.
Kehadiran program ini pun langsung mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala desa, guru penerima tunjangan sertifikasi, hingga tenaga Jaspel di lingkungan pelayanan publik. Mereka mengapresiasi langkah BPRS Bhakti Sumekar yang dinilai tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memberdayakan secara finansial.
Dengan program pembiayaan ini, BPRS Bhakti Sumekar semakin menegaskan posisinya sebagai bank daerah yang adaptif dan inovatif. Lembaga keuangan ini terus bergerak proaktif dalam menciptakan layanan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama di sektor strategis seperti pemerintahan desa dan pendidikan.
