Tanjungpinang, DapurRakyatNews – Sebanyak 145 pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) yang di deportasi dari Malaysia tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Selasa (11/5) sore.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, awalnya akan diberangkatkan sebanyak 146 orang. Namun 1 orang mengalami sakit jadi tidak bisa diberangkatkan dan akan ditunda.
“Satu orang ditunda keberangkatannya dikarenakan lagi sakit. jadi hanya 145 yang berangkat dan datang ke Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang pada hari ini,” ucap Benny kepada awak media, Selasa (11/5) sore.
Ia menyampaikan sebanyak 145 orang ini ada dua kategori yaitu WNI Manusia Korban Perdagangan Orang (MKPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebanyak 145 ini akan di tampung ke Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
“Ada sebanyak 115 WNI MKPO akan dibawa ke RPTC di Senggarang dan 30 orang ke BP2MI di Jalan Nusantara KM 11 Tanjungpinang,” ujar Benny.
Setelah menjalani karantina dan dinyatakan negatif Covid-19, para PMI bisa langsung di pulangkan ke kampung halamannya. dan semua biaya akan di tanggung oleh pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Benny Rhamdani..
Dirinya juga menambahkan, “Yang masuk ke Tanjungpinang satu tahun terakhir dari program dikalibrasi kurang lebih 10.233, mereka yang pulang karena deportasi sampai hari ini sudah 395 orang,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, saat melakukan penyambutan WNI dari Malaysia ini mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk gugus tugas Covid-19 khusus PMI yang datang ke Indonesia, khususnya Kepri.
“Kita sudah memiliki gugus tugas Covid-19 khusus PMI, baik PMI mandiri, deportasi dan korban perdagangan orang,” ungkapnya.
Gubernur Kepri juga menuturkan, dirinya tengah mempersiapkan untuk menyambut kedatangan 7.000 WNI dari imigrasi Malaysia yang diperkirakan datang pada bulan Juni mendatang.
Dengan adanya kedatangan WNI pada bulan Juni nanti, Ansar telah menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk bisa membuka pintu masuk di daerah lain. seperti di Dumai, Tanjungbalai Asahan dam di Sulawesi Barat.
“Karena selama ini Kepri menjadi pintu masuk utama bagi para WNI dari Malaysia,” pungkasnya.
Ansar meminta semoga pemerintah pusat bisa segera membuka pintu masuk di daerah lain supaya bisa mengurangi beban Kepri dalam menangani kedatangan WNI dari Malaysia tersebut.
“Kalau bisa dibuka di daerah lain, Kepri tidak terlalu berat beban dalam menampung kedatangan kawan pejuang bangsa ini. saya harap Pemerintah pusat bisa pertimbangan hal tersebut,” pungkas Ansar Ahmad.
Di masa pandemi Covid-19 ini, negara juga akan menangani kepulangan 49.000 PMI yang masa kerjanya habis di Malaysia.
Baca Juga : Milyaran Anggaran Dari Kementerian PUPR Mengucur Ke Kota Keris Untuk Siapa?
