Dapurrakyatnews – Pemerintah Provinsi Jawa Timur didesak untuk ikut bertanggung jawab dan ambil bagian secara nyata dalam pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di bawah naungannya, termasuk Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan cukup luas.
Hingga kini, persoalan infrastruktur, khususnya jalan rusak, masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan Kabupaten Sumenep. Kondisi jalan yang berlubang, rusak parah, dan belum tersentuh pengaspalan dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Misbahol Munir, salah satu tokoh pemuda dari Kepulauan Sapudi. Ia menilai bahwa tantangan terbesar Kabupaten Sumenep sebagai daerah dengan karakter daratan dan kepulauan adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama pengaspalan jalan.
“Persoalan infrastruktur jalan ini sudah berlangsung lama, khususnya di wilayah kepulauan. Sampai hari ini masih banyak ruas jalan yang rusak dan membutuhkan penanganan serius,” ujar Misbahul. Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, membuat pemerintah kabupaten tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur secara mandiri.
“Dengan kondisi APBD Pemkab Sumenep saat ini, jelas tidak akan cukup untuk menuntaskan persoalan infrastruktur di kepulauan. Karena itu, Pemprov Jawa Timur harus ikut andil dan turun langsung membantu, salah satunya melalui Bantuan Keuangan (BK) untuk pengaspalan jalan,” tegasnya.
Misbahul juga menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep, khususnya selama kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
“Selama Gubernur Khofifah menjabat, kami tidak pernah melihat adanya Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim yang secara khusus dialokasikan untuk pengaspalan jalan di Kabupaten Sumenep,” ungkapnya.
Ia pun melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Timur yang dinilai lebih banyak bersifat seremonial dibandingkan aksi nyata di lapangan.
“Menurut pandangan kami, Gubernur Khofifah belum menunjukkan aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat kepulauan Sumenep. Yang terlihat justru sebatas kunjungan dan kegiatan seremonial, sementara kondisi jalan dan infrastruktur dasar tetap memprihatinkan,” pungkasnya.
Misbahul berharap Pemprov Jawa Timur tidak lagi menutup mata terhadap ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, serta segera merealisasikan bantuan konkret demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep secara menyeluruh.
