Berita  

Besok, Pemkab Sumenep akan Menggelar Upacara Harhubnas 2025,

Pemkab

Dapurrakyatnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akan menggelar upacara bendera memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 pada Rabu, 17 September 2025.

Upacara tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 07.30 WIB di halaman Kantor Bupati Sumenep.

Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., dijadwalkan akan bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Wakil Bupati, KH. Imam Hasyim, S.H., M.H., disiapkan sebagai cadangan.

Adapun Perwira Upacara dipercayakan kepada Kepala UPBU Trunojoyo Sumenep, Falatehan Hasudungan SE., M.Sc., dengan cadangan Kepala KSOP Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, S.H., M.Hum.

Sedangkan Komandan Upacara dijabat oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Tayyib, S.Si.T., M.T.

Upacara ini akan diikuti berbagai kesatuan, mulai dari KSOP Kalianget, UPBU Trunojoyo, Dishub Sumenep, Satlantas Polres, Kodim 0827, Satpol PP, hingga paduan suara gabungan dari instansi terkait.

Selain agenda pokok upacara, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan life jacket dan e-Pas Kecil kepada nelayan sebagai simbol kepedulian pemerintah terhadap keselamatan pelayaran.

Sejumlah pejabat Forkopimda dijadwalkan hadir, di antaranya Ketua DPRD, Komandan Kodim 0827, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, serta pimpinan OPD Pemkab Sumenep. Hadir pula perwakilan instansi vertikal seperti BNNK, BMKG, BASARNAS, Jasa Raharja, hingga pihak swasta di sektor transportasi.

Kepala Disperkimhub Sumenep, Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si., mengatakan upacara Harhubnas menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh insan perhubungan, baik di darat, laut, maupun udara.

“Harhubnas bukan sekadar seremoni. Ini menjadi refleksi untuk meningkatkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder transportasi.

 

Tinggalkan Balasan