Dapurrakyatnews – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat belum mengalami kenaikan sejak tahun 2014 hingga tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si., saat ditemui oleh pewarta di ruang kerjanya pada Rabu (20/8/2025).
Faruk menjelaskan bahwa belum adanya kenaikan tarif PBB selama lebih dari satu dekade bukan tanpa alasan. Menurutnya, perubahan tarif PBB perlu dikaji secara menyeluruh, terutama dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejak tahun 2014 sampai sekarang, PBB di Kabupaten Sumenep memang belum mengalami perubahan. Untuk menaikkan PBB, tentu diperlukan kajian yang komprehensif, serta penyesuaian dengan NJOP. Kita tidak bisa sembarangan menaikkan tanpa memperhatikan dampaknya kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Faruk menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap berkomitmen untuk meningkatkan PAD melalui sektor-sektor lainnya.
Karena menurutnya, PBB bukan satu-satunya sumber pendapatan daerah, dan saat ini Bapenda tengah fokus menggali berbagai potensi pendapatan lain yang belum dimaksimalkan.
“Kita akan memaksimalkan sektor lain untuk mendorong peningkatan PAD. Masih banyak potensi yang bisa kita eksplorasi, baik dari retribusi daerah, pajak daerah lainnya, maupun optimalisasi aset-aset milik pemerintah,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya juga aktif melakukan studi banding ke daerah-daerah yang dianggap berhasil dalam mengelola pendapatan daerah. Salah satu daerah yang dijadikan rujukan adalah Kabupaten Gresik, yang dinilai sukses dalam menggali berbagai sumber pendapatan melalui inovasi kebijakan dan efisiensi pengelolaan pajak.
“Kita juga belajar dari Kabupaten Gresik, yang sudah lebih dulu berhasil meningkatkan PAD dengan strategi yang inovatif. Harapannya, dari hasil pembelajaran itu, kita bisa terapkan hal serupa di Sumenep,” jelas Faruk.
Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sumenep ke depannya.
