Dapurrakyatnews – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., M.E.I., yang akrab disapa Neng Lia, menggelar kegiatan reses di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (29/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Myze Sumenep ini menggandeng Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, sebagai bagian dari upaya menjaring aspirasi masyarakat, khususnya dari wilayah kepulauan.
Dalam forum diskusi tersebut, perwakilan SMSI Sumenep menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyoroti keterbatasan akses dan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar di wilayah kepulauan Sumenep.
“Potensi wilayah kepulauan di Sumenep sangat besar, namun selama ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Kami berharap suara ini bisa sampai ke Senayan,” ungkap salah satu perwakilan SMSI.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Lia Istifhama menyatakan komitmennya untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan. Menurutnya, reses menjadi momen penting untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Aspirasi ini menjadi catatan penting bagi kami di DPD RI. Sinergi antara media, masyarakat, dan wakil rakyat adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan,” tegas Neng Lia.
Ia juga memastikan bahwa masukan dari SMSI Sumenep akan diteruskan ke tingkat pusat sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil daerah. Meski fokus utamanya berada pada isu sosial, pendidikan, dan pelayanan publik, Neng Lia tetap aktif mengawal berbagai kebutuhan masyarakat lintas sektor.
Sebagai contoh, ia memaparkan keberhasilannya mendorong kejelasan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024, yang sebelumnya mengalami ketidakpastian. Berkat aspirasi masyarakat yang ia sampaikan ke pemerintah pusat, kini sudah ada kepastian.
“Alhamdulillah, pengangkatan CPNS akan dimulai 1 Oktober 2025, dan PPPK pada 1 Maret 2026. Seluruh instansi sudah diinstruksikan untuk menyesuaikan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan,” jelasnya.
Ia menekankan, keputusan tersebut sangat penting karena menyangkut masa depan ribuan tenaga honorer yang selama ini menantikan kejelasan status mereka.
“Ini adalah bentuk nyata perjuangan bersama. Ketika suara masyarakat dikonsolidasikan dengan niat baik, insyaallah akan sampai ke telinga pengambil kebijakan. Saya berkomitmen terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat,” ujar Neng Lia penuh semangat.
Selain itu, pihaknya juga akan menyuarakan tentang mekanisme pengangkatan guru honorer yang belum terangkat menjadi PPPK di tahun 2025 karena tak ada formasi, agar Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian terhadap nasib mereka.
“Kita akan akan sampaikan hal tersebut, apa melalui Pegawai Paruh Waktu atau seperti apa agar segera disampaikan. Karena mereka (Guru Honorer) menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak anak kita,” pungkasnya.
