Dapurrakyatnews – Rencana proyek pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan nilai Rp. 15,85 miliar melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengalami batu sandungan.
Rencana tersebut mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Sampang.
Menariknya, sorotan muncul pada saat panitia lelang pengadaan dan pemasangan PJU hendak meluncurkan program ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana pembangunan 993 titik PJU baru ini dianggap kurang bijak, mengingat masih terdapat ribuan PJU yang mengalami kerusakan, padam, dan belum mendapat anggaran pemeliharaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang Chalilurrachman membeberkan, program PJU Tahun Anggaran 2026 ini terbagi dalam 60 paket pekerjaan dengan total 993 titik pemasangan di berbagai wilayah.
Nilai masing-masing paket bervariatif, berkisar antara Rp. 120 juta hingga Rp. 400 juta, tergantung pada jumlah titik dan kondisi lapangan.
Seluruh lokasi pemasangan merupakan usulan dari anggota DPRD Sampang melalui program Pokir.
Terdapat lebih dari 7.100 titik PJU yang menjadi aset Pemkab Sampang. Sementara, lebih dari 1.000 titik dilaporkan dalam kondisi mati atau rusak.
“Kami sangat kekurangan anggaran untuk perawatan, yang sebetulnya tidak dianggarkan,” beber Chalilurrachman, pada Selasa (25/8/2026).
Melihat hal ini, anggota Komisi III DPRD Sampang Agus Husnul Yakin menilai, rencana pengadaan dan pemasangan PJU baru melalui Pokir perlu dikaji ulang agar kebijakan anggaran bisa menjawab persoalan penerangan jalan di Kabupaten Sampang.
Menurutnya, ada 2 opsi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah memberi prioritas pada perbaikan PJU yang sudah ada dan saat ini mengalami kerusakan atau padam. Kedua, jika pengadaan dan pemasangan PJU baru tetap dilanjutkan, pemerintah juga harus bisa memastikan PJU lama yang rusak tetap diperbaiki.
“Kalau memang mau membangun, silahkan dibangun. Tapi, yang rusak juga harus diperbaiki. Jangan sampai, kita membangun yang baru sementara yang lama banyak yang mati,” ujar kader Partai Bulan Bintang ini.
Agus meminta, Pemkab Sampang bisa mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai landasan kebijakan publik.
Mengingat, masih banyak akses jalan di Sampang yang penerangannya tidak berfungsi alias padam.
Pembangunan PJU baru, akan dinilai tidak maksimal jika persoalan PJU lama yang mengalami kerusakan tidak diselesaikan.
Menyimak penggunaan jaringan listrik dan tenaga surya yang akan digunakan pada pekerjaan PJU, Politisi asal Kecamatan Camplong ini menilai, hal ini akan menimbulkan konsekuensi baru selain persoalan pemeliharaan.
Menurutnya, untuk PJU yang menggunakan listrik, pemerintah harus mempertimbangkan tambahan beban biaya tagihan listrik. Sementara, saat ini biaya yang harus dikeluarkan untuk penerangan jalan sudah mencapai Rp. 500 juta perbulan.
Agus yang membidangi pembangunan dan infrastruktur tidak menampik, bahwa pemakaian tenaga surya tidak menambah beban tagihan listrik. Tapi, juga memiliki sisi kelemahan pada usia dan kemampuan penerangan.
Sebelum realisasi pembangunan PJU baru, Agus meminta, Pemkab Sampang untuk menghitung ulang dengan memperhatikan sisi pemeliharaan dan operasional.
“Harus dikaji ulang. Jangan hanya berpikir membangun. Tapi setelah dibangun bagaimana perawatannya, biaya listriknya, dan bagaimana dengan PJU yang sudah ada dan sekarang banyak yang mati,” tegasnya.
Pihaknya berharap, pembangunan PJU ke depan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perencanaan yang matang, dan memberi manfaat.
Penulis : Moh Mansur
Editor : Redaksi
