Dapurrakyatnews – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai mengubah cara dalam melihat keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Tak lagi sekadar mengejar tingginya serapan anggaran atau memastikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai jadwal.
Pemerintah daerah kini menempatkan dampak dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Perubahan pola penilaian tersebut menjadi sinyal bahwa setiap program pemerintah dituntut tidak berhenti pada tataran administratif. Anggaran daerah harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, pelayanan publik yang semakin baik, serta perubahan nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan pola baru ini, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah diharapkan tidak hanya habis terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, M.T mengatakan bahwa, seluruh OPD kini didorong untuk lebih fokus pada hasil dan dampak program yang dijalankan.
Menurutnya, paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar menyelesaikan kegiatan administratif menuju pencapaian target yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Arif Firmanto, Kamis (25/6/2026).
Untuk memastikan hal tersebut berjalan, Bappeda memperketat evaluasi terhadap pelaksanaan program di seluruh OPD.
Selain itu, pengawasan dilakukan dengan mencocokkan antara dokumen perencanaan dan realisasi kegiatan di lapangan agar target pembangunan tidak melenceng dari tujuan awal.
Setiap OPD lanjutnya, juga diminta membangun sistem pelaporan yang lebih akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu.
Sistem tersebut dinilai penting untuk mendeteksi lebih dini berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program.
“Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” terangnya.
Arif Firmanto menjelaskan, laporan kinerja yang baik akan memudahkan pemerintah daerah mengambil langkah korektif apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program maupun pelayanan publik.
Dengan begitu, target pembangunan tetap dapat dicapai meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Penulis : A.Junaidi
Editor : Redaksi
