Dapurrakyatnews – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang, menggelar sosialisasi hasil akhir penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029.
Acara yang berlangsung di ruang rapat Trunojoyo lantai II Kantor Bappeda Sumenep tersebut, dimulai pukul 08.00 hingga 11.15 WIB, dihadiri oleh perangkat daerah pengampu kemiskinan, seperti Dinas Sosial P3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan P2KB, dan instansi terkait lainnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis dan sinergis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, STP, M.Si, IPU., menjelaskan bahwa dokumen RPKD ini akan menjadi landasan kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan.
“RPKD ini dirancang sebagai strategi yang sistematis, terencana, dan melibatkan lintas sektor untuk menjawab tantangan kemiskinan di Sumenep yang bersifat kompleks dan multidimensi,” katanya. Jumat (24/1/2025).
Lebih lanjut, Arif menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan yang dilakukan berdasarkan dokumen RPKD ini benar-benar terarah dan berdampak signifikan,” tambahnya.
Arif juga mengungkapkan bahwa proses penyusunan RPKD telah melalui berbagai tahapan, termasuk desk bersama tim dari Universitas Brawijaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan data dan informasi yang dihasilkan akurat serta dapat digunakan sebagai pijakan dalam penentuan prioritas kebijakan.
Dalam penyampaian strategi penanggulangan, Arif menjelaskan ada empat prioritas utama yang menjadi fokus: peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas hidup layak, jaminan sosial, dan skenario ketenagakerjaan.
“Penentuan prioritas ini didasarkan pada nilai determinan tertinggi yang paling memengaruhi tingkat kemiskinan di Sumenep,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan implementasi RPKD sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta sinkronisasi data yang valid.
“Dengan perencanaan yang sistematis dan terpadu, kami optimistis penanggulangan kemiskinan di Sumenep dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui dokumen RPKD ini, Pemkab Sumenep berupaya menjawab tantangan kemiskinan dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat Sumenep dalam lima tahun mendatang.
