Dapurrakyatnews – Kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ke Kabupaten Sumenep pada Rabu (14/10/2026) kembali menjadi sorotan. Selain menyalurkan bantuan sosial (bansos), Khofifah juga mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Dalam kunjungan tersebut, Khofifah menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengidentifikasi kemungkinan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Langkah itu diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang setiap tahun menghadapi persoalan kekeringan.
“Kita identifikasi, kalau ada opsi sumur bor akan kita upayakan. Kalau memang memungkinkan, kita sediakan di awal 2027, sebelum musim kemarau tahun depan kami upayakan,” kata Khofifah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengiriman air bersih ketika masyarakat mengalami krisis. Menurutnya, diperlukan upaya berkelanjutan agar warga tidak terus bergantung pada bantuan air setiap musim kemarau.
Pemprov Jatim juga berencana berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, untuk memetakan kebutuhan masyarakat serta mengkaji kelayakan teknis pembangunan sumur bor.
Namun, rencana tersebut mengingatkan kembali masyarakat pada kunjungan Khofifah ke Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, pada Selasa, 5 November 2019. Saat itu, Khofifah juga datang untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Gayam yang mengalami kesulitan air.
Dalam kunjungan tersebut, Khofifah turut membawa sejumlah OPD, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk meninjau dan menghitung kebutuhan jaringan perpipaan guna menyalurkan sumber air kepada masyarakat.
“Penyaluran distribusi air bersih di Sapudi ini akan menjadi role model untuk kita bisa membantu menyalurkan bantuan di wilayah kepulauan yang mengalami kekeringan,” kata Khofifah, sebagaimana dikutip dari https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4774268/pemprov-jatim-salurkan-750-000-liter-air-bersih-di-pulau-sapudi
Pernyataan tersebut kini kembali dipertanyakan. Pasalnya, persoalan ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan masih menjadi perhatian masyarakat, sementara janji yang disampaikan saat kunjungan pada 2019 dinilai belum memberikan kepastian penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Misbahol Munir, tokoh pemuda Kecamatan Gayam, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia mempertanyakan kembali komitmen yang disampaikan Khofifah, terutama jika dibandingkan dengan rencana yang pernah diutarakan saat berkunjung ke Sapudi tujuh tahun lalu.
“Haruskah kami percaya, sedangkan janji tujuh tahun lalu tidak ada ujungnya,” katanya.
Menurutnya, masyarakat kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar kunjungan kerja dan distribusi bantuan yang bersifat sementara. Mereka memerlukan program yang berkelanjutan, disertai realisasi nyata untuk menjawab persoalan dasar yang selama ini dihadapi.
“Bagi masyarakat kepulauan, yang terpenting bukan berapa kali pejabat datang membawa bantuan, tetapi sejauh mana persoalan yang mereka hadapi benar-benar diselesaikan. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya mendapatkan perhatian serius,” ujarnya.
Misbah (panggilan akrabnya) menilai, rencana pembangunan sumur bor pada awal 2027 perlu dikawal secara terbuka agar tidak berhenti sebagai pernyataan saat kunjungan kerja. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui wilayah yang menjadi sasaran, tahapan pelaksanaan, serta kepastian waktu realisasi program tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Jawa Timur. Karena itu, pemerataan pembangunan dan distribusi bantuan semestinya menjangkau masyarakat di daratan maupun kepulauan.
“Jangan sampai masyarakat kepulauan hanya diingat ketika terjadi kekeringan atau saat ada kunjungan pejabat. Mereka juga warga Jawa Timur yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang layak,” ungkapnya.
Selain persoalan air bersih, Misbah turut menyoroti pemerataan program bantuan kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng dengan harga terjangkau, yang menurutnya belum dirasakan secara memadai oleh masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Ia mempertanyakan dukungan Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk perbaikan jalan di wilayah kepulauan Sumenep.
Menurutnya, pembangunan di wilayah kepulauan seharusnya menjadi bagian dari prioritas pemerataan pembangunan daerah. Keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis semestinya menjadi alasan untuk memperkuat perhatian pemerintah, bukan justru membuat masyarakat semakin tertinggal.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat di wilayah daratan, sementara kepulauan terus menghadapi persoalan jalan, air bersih, dan kebutuhan pokok. Kami ingin ada bukti nyata bahwa pemerintah provinsi juga hadir untuk masyarakat kepulauan,” tegasnya. .
Ia berharap rencana pembangunan sumur bor yang kembali disampaikan Khofifah dapat benar-benar direalisasikan sebelum musim kemarau 2027. Pemerintah provinsi juga diharapkan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut rencana penanganan kekeringan di Sapudi yang pernah disampaikan pada 2019.
”Bagi masyarakat kepulauan, kunjungan kerja semestinya menjadi awal dari penyelesaian masalah, bukan sekadar agenda seremonial. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh ketika pernyataan pemimpin diwujudkan melalui program yang nyata, berkelanjutan, dan dirasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.
Penulis : A. Junaidi
Editor : Redaksi
