Dapurrakyatnews – Di kalangan pemerintahan desa Kabupaten Sumenep, nama Anwar Syahroni Yusuf bukan sosok yang asing. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini dikenal sebagai birokrat pekerja keras, berintegritas tinggi, dan penuh inovasi dalam membangun desa.
Pria kelahiran Fakfak, Papua, 15 Desember 1974 ini merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1993. Dengan pengalaman panjang di dunia birokrasi, dari level kecamatan hingga menduduki jabatan eselon II.B, Anwar telah menunjukkan kapasitas manajerial dan ketegasan dalam menjalankan tugas.
Meski belum genap dua tahun memimpin DPMD Sumenep, kiprahnya sudah mencatatkan prestasi mentereng. Ia sukses mengantarkan puluhan desa naik status menjadi Desa Mandiri.
Capaian ini bukan semata hasil administratif, melainkan lahir dari kepekaannya membaca arah kebijakan kepala daerah dan kemampuan menterjemahkannya dalam program-program yang berpihak pada masyarakat akar rumput.
Anwar Syahroni Yusuf dikenal sebagai birokrat loyalis yang tegak lurus terhadap kepemimpinan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Dalam setiap langkahnya, ia senantiasa berusaha selaras dengan visi dan misi kepala daerah, terutama dalam merealisasikan semangat Bismillah Melayani sebagai gerakan pembangunan yang humanis dan berdampak luas.
Komitmennya terhadap pelayanan publik, kemampuan komunikasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang bersih dan progresif menjadikannya figur yang sangat layak untuk dipercaya menempati posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep.
Tidak hanya sebagai penggerak roda birokrasi, tetapi juga sebagai penjaga arah dan penyambung nadi kebijakan Bupati kepada seluruh OPD hingga tataran paling bawah.
Dengan latar belakang teknokrat yang mumpuni, loyalitas yang teruji, dan dedikasi terhadap kemajuan daerah, Anwar Syahroni Yusuf adalah sosok yang tepat untuk mengawal kesinambungan program Bismillah Melayani Jilid 2, menuju Sumenep yang lebih inklusif, maju, dan berdaya saing.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil penilaian subjektif redaksi, berdasarkan berbagai pertimbangan yang bersifat terbuka untuk perbedaan pandangan.
Bukan tidak mungkin, masyarakat memiliki penilaian lain terhadap siapa yang layak menjadi Sekda selanjutnya.
