Dapurrakyatnews – Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai (HGN) Hari Guru Nasional, namun peringatan hari guru nasional seakan belum mampu mengobati kegelisahan Guru honorer, yang telah mengabdi puluhan tahun dikarenakan nasib nya yang belum jelas.
Karena sampai saat ini, guru honorer belum merasakan yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Tenaga dan pikira nya difungsikan secara penuh oleh pemerintah, namun status dan haknya diabaikan atau tidak diberikan.
Hal tersebut disampaikan SR salah satu guru agama yang berstatus guru honorer PAI, yang mengajar disalah satu Sekolah Dasar Negeri, yang ada di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, formasi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada penerimaan ASN-P3K tahun 2022 tidak ada formasi sama sekali.
“Padahal sejak tahun 2021, GPAI tidak ada formasi sama sekali untuk mengikuti PPPK, baik di tahap pertama maupun di tahap ke dua, dengan alasan tidak ada formasi,” kata nya, sambil meminta namanya untuk tidak disebutkan. Jum’at (25/11/2022).
Menurutnya di tahun 2022, pengajuan penambahan formasi guru pendidikan agama islam berjumlah 162 orang yang masuk data di BKPSDM Kabupaten Sumenep.dengan jumlah data yg masuk ke pihak BKPSDM Kabupaten Sumenep. Namun kenyataannya dari jumlah tersebut tidak ada satu pun formasi untuk GPAI, dengan alasan sudah tergeser oleh P1 yaitu yang sudah lulus Passing grade.
“Jadi untuk tahun 2022 ini, untuk GPAI tidak ada formasi sama sekali,” tambahnya dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, jika sebenarnya sudah ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai guru agama dengan status ASN atau PPPK, karena kebanyakan dari mereka sudah purna tugas atau pensiun.
“Yang jadi pertanyaan kami, kenapa dan bagaimana bisa tidak ada formasi GPAI di kabupaten Sumenep, padahal penanaman kerakter yang utama itu, dari penanaman pendidikan Agama, pada siswa siswi generasi masa depan bangsa,” imbuhnya.
Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk bisa membantu memperjuangkan nasib guru honorer PAI, agar bisa diangkat menjadi guru ASN atau PPPK. “Kiprah kami sebagai guru non ASN di sekolah, mohon untuk benar benar di perhatikan,” pungkasnya dengan nada pelan.
Sementara, Agus Dwi Saputra
S.Sos, M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, membenarkan jika tahun ini belum ada formasi PPPK untuk Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sumenep.
“Betul, kemarin diajukan oleh bapak Bupati, melalui bkpsdm ke kementerian, tapi ditolak,” jelasnya.
Ketika pewarta menanyakan, apakah kementerian Pendidikan yang menolak pengajuan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan menyarankan agar Dapurrakyatnews, menghubungi BKPSDM Kabupaten Sumenep.
“Pastinya tanyakan ke BKPSDM, biar tidak salah,” jawabnya.
Dapurrakyatnews mencoba menghubungi Abdul Madjid, S.Sos, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, melalui aplikasi whatsapp, untuk meminta tanggapannya. Namun sampai berita ini Release, tidak ada tanggapan dan respon dari kepala BKPSDM.
