Dapurrakyatnews – Sejumlah warga di Kecamatan Masalembu menggelar aksi protes dengan membentangkan spanduk bertuliskan, Rakyat Masalembu Kehilangan Pemerintah. Segera lapor jika menemukan keluarga tersebut supaya bisa jadi Pelayanan Masyarakat, bukan penikmat anggaran.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap absennya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya bertugas di Kantor Kecamatan Masalembu.
Namun, permasalahan yang dihadapi warga tidak berhenti di situ. Beberapa Penjabat (Pj) Kepala Desa, diduga juga kerap tidak berada di tempat, sehingga pelayanan publik menjadi terganggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu contohnya terjadi di Desa Sukajeruk, warga datang untuk meminta tanda tangan Pj. Kepala Desa, Taufiqurrahman, sebagai syarat pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi nelayan. Namun, mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong karena Pj. Kepala Desa tersebut, sudah berbulan-bulan tidak berada di wilayahnya.
Kondisi serupa juga dialami warga Desa Masalima. Mereka mengajukan permohonan yang sama terkait KUB, namun Pj. Kepala Desa Masalima, Darussalam, juga tidak ada di tempat. Bahkan, seorang staf pemerintah desa menyarankan warga untuk membawa berkas mereka ke Sumenep, guna mendapatkan tanda tangan dan stempel.
Di Desa Kramian, Pj. Kepala Desa, Idris, telah menghilang selama berbulan-bulan. Ia juga dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), serta tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan.
Inspektorat Sumenep sempat memanggilnya, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.
Situasi yang lebih parah terjadi di Desa Masakambing. Pj. Kepala Desa, Ainul Yakin, telah menghilang hampir satu tahun. Menurut warga, sejak Ramadhan 2024 hingga saat ini, ia tidak pernah kembali.
“Terakhir ia datang pada akhir Desember 2024 bersama rombongan Inspektorat Kabupaten Sumenep, tetapi hanya sebentar, lalu pergi lagi,” ungkap seorang warga. Jum’at (7/2/2025).
Tak hanya di tingkat desa, pelayanan di Kantor Kecamatan Masalembu juga tidak lebih baik. Saat warga datang untuk mengadukan keluhan mereka, Camat Masalembu, Achmad Auzai Rahman, ternyata juga tidak ada di kantor.
“Kami pikir Pak Camat ada, karena kemarin ada kapal dari Surabaya. Tapi ternyata sudah berbulan-bulan beliau juga hilang,” kata seorang warga dengan nada kesal.
Warga khawatir, hilangnya para pejabat ini juga berimbas pada anggaran Dana Desa (DD) yang tidak dikelola dengan transparan. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat untuk segera melakukan audit terhadap desa-desa di Kecamatan Masalembu.
Selain itu, warga meminta Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk mengambil tindakan tegas, termasuk mengganti atau memberhentikan para pejabat yang lalai.
“Jika perlu, pecat mereka! Karena mereka jelas-jelas menyengsarakan masyarakat,” tegas seorang warga.
Masyarakat juga berharap agar anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7, seperti Darul Hasyim Fath, H. Mas’ud, Saifurrahman, Ahmad Juhairi, dan H. Hosnan Abrori, mendengar keluhan mereka.
“Kami ingin pemerintahan di Masalembu berfungsi seperti di kecamatan lain, yang benar-benar melayani rakyatnya,” pungkas seorang warga.
Sementara itu, upaya media untuk menghubungi Camat Masalembu, Achmad Auzai Rahman, melalui WhatsApp tidak membuahkan hasil. Nomornya tidak aktif, dan sebelumnya pun ia sudah sulit dihubungi selama beberapa bulan terakhir.
