Dapurrakyatnews – Berbagai persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumenep menjadi perhatian serius DPRD. Hal tersebut terungkap dalam laporan hasil pelaksanaan Reses I Tahun Sidang 2026 yang disampaikan seluruh fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran eksekutif tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, SH. Penyampaian laporan itu merupakan tindak lanjut kegiatan reses yang dilaksanakan seluruh anggota dewan pada 9–16 November 2026 di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab wakil rakyat untuk mendengarkan, menampung, sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian bersama dan tidak berhenti sebatas laporan administratif.
”Reses merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan, serta menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan warga. Apa yang disampaikan masyarakat harus kita kawal agar bisa diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah,” katanya. Rabu (18/11/2026).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar berbagai usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, serta skala prioritas pembangunan.
”Kami berharap aspirasi yang telah dihimpun melalui kegiatan reses ini tidak hanya menjadi catatan di atas kertas. Perlu ada pembahasan dan tindak lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga usulan yang menjadi prioritas masyarakat dapat dipertimbangkan dalam program pembangunan,” tegasnya.
Dalam laporan yang disampaikan secara bergiliran, seluruh fraksi mengemukakan beragam persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Aspirasi tersebut secara umum mencakup pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan di wilayah daratan maupun kepulauan.
Salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian adalah keterbatasan air bersih dan ancaman kekeringan. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berdampak terhadap sektor pertanian yang berpotensi mengalami penurunan produksi hingga gagal panen.
Masyarakat mengusulkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, pipanisasi, penyediaan tempat penampungan air, hingga dukungan sarana pengairan untuk sektor pertanian.
Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan desa, jalan poros, serta akses penghubung antarkawasan juga menjadi persoalan yang banyak disuarakan. Perbaikan dan pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, drainase, jalan usaha tani, serta penerangan jalan umum dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada wilayah pesisir dan kepulauan. Masyarakat mengharapkan pembangunan maupun rehabilitasi tangkis laut, dermaga, tambat labuh, serta peningkatan fasilitas transportasi laut.
Ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), akses air bersih, konektivitas antarpulau, hingga keamanan laut turut menjadi kebutuhan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Tantangan geografis dan tingginya biaya distribusi menjadi alasan penting perlunya kebijakan pembangunan yang lebih proporsional bagi masyarakat kepulauan.
Di sektor ekonomi, aspirasi masyarakat banyak berkaitan dengan pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Masyarakat berharap distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan bantuan alat dan mesin pertanian, bibit unggul, sarana pengairan, kemudahan akses BBM bagi nelayan, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha.
Penguatan pemasaran produk lokal, pendampingan pengembangan usaha, serta penyediaan fasilitas penyimpanan hasil perikanan juga dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat.
Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, sejumlah aspirasi mencakup rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan, peningkatan sarana lembaga pendidikan, serta dukungan terhadap tenaga pendidik.
Untuk sektor kesehatan, masyarakat mengharapkan pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta penguatan program pencegahan stunting dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Tidak hanya itu, persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial, pemberdayaan kader kesehatan, dukungan terhadap organisasi kepemudaan dan sosial, serta rehabilitasi sarana ibadah juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan fraksi-fraksi.
Perluasan jaringan telekomunikasi di kawasan yang masih mengalami keterbatasan sinyal dan peningkatan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menilai beragam aspirasi tersebut menjadi gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Karena itu, ia berharap seluruh hasil reses dapat diinventarisasi, diverifikasi, dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kebutuhan serta skala prioritas, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menentukan program yang akan dilaksanakan.
“Setiap aspirasi tentu memiliki tingkat kebutuhan dan urgensi yang berbeda. Karena itu, perlu dilakukan pemetaan secara cermat agar usulan masyarakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dapat diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian bersama, mengingat Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik geografis yang beragam, termasuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan dan kebijakan khusus.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat memperoleh solusi secara bertahap dan berkelanjutan.
Rampungnya penyampaian laporan Reses I Tahun Sidang 2026 menjadi tahapan awal bagi DPRD Sumenep untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat. Selanjutnya, hasil reses tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan, pembahasan program kerja pemerintah daerah, hingga penyusunan APBD tahun berikutnya.
“Dengan demikian, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan Kabupaten Sumenep yang lebih merata, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : A. Junaidi
Editor : Redaksi







