Dapurrakyatnews – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata kelola pembangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangunan Gedung Tahun 2026.
Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, pelaku usaha, pengembang perumahan, konsultan hingga masyarakat tersebut, digelar di salah satu hotel di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Selasa (17/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, Ir. Eri Susanto, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib secara administrasi maupun teknis.
Menurutnya, perkembangan pembangunan di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari semakin berkembangnya kawasan permukiman, perumahan, pertokoan, gedung usaha, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai bangunan lainnya.
Namun, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada bentuk fisik maupun keindahan bangunan. Setiap bangunan harus memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama menyangkut keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi penggunanya.
”Bangunan gedung yang baik bukan hanya dilihat dari kemegahan dan keindahan fisiknya, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna bangunan,” ungkap Eri Susanto.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diberlakukan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
PBG merupakan persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, maupun merawat bangunan gedung sesuai standar teknis yang berlaku.
Sementara itu, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan dokumen yang menyatakan bahwa suatu bangunan gedung telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta dinyatakan laik untuk dimanfaatkan.
”Dengan demikian, PBG dan SLF bukan sekadar dokumen administrasi atau formalitas perizinan. Keduanya merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa bangunan yang didirikan maupun dimanfaatkan benar-benar memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eri mengakui bahwa peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pengurusan PBG dan SLF masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Pasalnya, masih terdapat masyarakat yang membangun rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan lainnya tanpa terlebih dahulu memahami kewajiban dan prosedur pengurusan persetujuan bangunan gedung.
Begitu pula dengan SLF, yang belum sepenuhnya dipahami oleh pemilik bangunan sebagai salah satu persyaratan penting untuk memastikan bangunan aman dan layak digunakan.
Karena itu, DPUTR Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi, sosialisasi, pendampingan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat agar proses pengurusan PBG dan SLF dapat dipahami dengan baik.
”Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, pendampingan yang baik, serta pelayanan yang sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai masyarakat merasa takut atau enggan mengurus perizinan hanya karena kurangnya informasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai sarana dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan PBG dan SLF yang lebih tertib, transparan, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Melalui sosialisasi tersebut, pihaknya berharap para peserta dapat memahami mekanisme penyelenggaraan bangunan gedung dan turut menyampaikan informasi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
Selain itu, pembahasan Ranperda Bangunan Gedung Tahun 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan regulasi daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih terarah dan berkualitas.
”Kami berharap ke depan semakin banyak bangunan gedung di Kabupaten Sumenep yang memiliki PBG dan SLF. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih tertib, aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” harapnya.
Eri juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap ketentuan bangunan gedung merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, dan para pengembang.
”Dengan meningkatnya pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan PBG dan SLF, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis penyelenggaraan pembangunan gedung dapat semakin baik sekaligus mendukung terwujudnya daerah yang maju, tertata, aman, nyaman, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Penulis : A.Junaidi
Editor : Redaksi







