Dapurrakyatnews– Penurunan kualitas beras bantuan sosial (bansos), yang diterima Penerima Bantuan Pangan (PBP) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai keluhan masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), mendatangi Gudang Bulog Sampang untuk meminta klarifikasi terkait perbedaan kualitas beras pada pengiriman tahap awal dan lanjutan.
Audiensi berlangsung di Aula Gudang Bulog Sampang dan dihadiri jajaran pengurus serta anggota GASI, bersama pihak pengelola Gudang Bulog setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait kualitas beras bansos program Kementerian Sosial melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bekerja sama dengan Perum Bulog pada periode November hingga Desember 2025.
Ketua GASI, Rifa’i, mengapresiasi kesediaan pihak Bulog menerima audiensi tersebut. Ia menyebutkan, laporan masyarakat menyebut adanya perbedaan mencolok antara kualitas beras pada pengiriman awal sekitar Oktober dengan distribusi lanjutan pada November dan Desember.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat di beberapa kecamatan. Kualitas beras dinilai tidak sama antara pengiriman awal dan berikutnya. Karena itu, kami datang untuk meminta klarifikasi,” ujar Rifa’i, Selasa (23/12/2025).
Selain kualitas, GASI juga mempertanyakan asal pasokan beras dan mekanisme distribusinya. Rifa’i menyoroti apakah seluruh beras bansos untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sampang bersumber dari Gudang Bulog setempat atau berasal dari luar daerah.
Menurutnya, GASI telah mengamankan sejumlah sampel beras dari beberapa kecamatan, di antaranya Omben, Banyuates, Karang Penang, dan Jrengik, sebagai bahan perbandingan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bulog menjelaskan bahwa beras yang disalurkan merupakan beras kategori medium yang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Perbedaan tekstur dan kondisi fisik, menurut Bulog, masih dimungkinkan selama berada dalam batas standar kualitas.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sampang, Triono, menegaskan bahwa pihak gudang memiliki keterbatasan kewenangan untuk memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan pengadaan dan distribusi beras.
“Ada aturan internal. Untuk pernyataan resmi terkait kebijakan, itu menjadi kewenangan kantor cabang,” kata Triono.
Rifa’i kemudian menyampaikan informasi yang diperolehnya bahwa pasokan beras yang masuk ke Gudang Bulog Sampang berasal dari wilayah Pamekasan.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kendali pengadaan dan distribusi berada di bawah kewenangan Kantor Cabang Bulog Pamekasan.
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pihak Gudang Bulog Sampang yang menyatakan bahwa, penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengadaan memang menjadi kewenangan Bulog Cabang Pamekasan.
Rifa’i menegaskan bahwa audiensi ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial.
Ia menilai adanya ketidakkonsistenan mutu beras dalam satu sistem distribusi, mengingat sampel dari pengiriman awal dinilai memiliki kualitas yang lebih baik.
“Jika Bulog menyatakan beras ini masih layak, kami menghormati. Namun kami ingin kejelasan, karena pembanding dari pengiriman awal kualitasnya lebih baik,” pungkasnya.
