Dapurrakyatnews – Pemerintah Kabupaten Sumenep secara resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPC PKDI) Kabupaten Sumenep masa bhakti 2025–2030. Acara pengukuhan berlangsung di Pendopo Keraton Sumenep, Jawa Timur. Rabu (23/7/2025).
Pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Ketua DPRD Sumenep, jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Anwar Syahroni Yusuf, serta para pengurus dan anggota PKDI Sumenep.
Dalam sambutannya, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, berharap pengurus PKDI Sumenep mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya yakin, kehadiran PKDI akan membawa dampak yang lebih bermakna bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Sumenep,” kata Bupati mengawali sambutannya.
Ia menambahkan, PKDI Sumenep menjadi wadah komunikasi yang lebih erat dan efektif antar kepala desa, tidak hanya di Sumenep, tetapi juga dengan daerah lain.
Di sinilah ruang kolaborasi dan tukar pengalaman bisa dibangun. Kalau ada kepala desa yang dianggap lebih berprestasi, bisa berbagi pengalaman dan ilmu dengan lainnya.
“Ini penting, karena walaupun secara geografis setiap daerah berbeda, tapi pengalaman dan tantangan di lapangan sering kali serupa.” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa menjadi kepala desa bukanlah hal yang mudah, karena kepala desa adalah wajah utama pemerintah di tengah masyarakat. Masyarakat melihat kepala desa sebagai tempat pertama untuk mengadu mulai dari urusan orang sakit, ongkos, hingga kebutuhan sehari-hari.
“Bahkan dalam kondisi yang tidak berkaitan langsung, kepala desa tetap dituntut hadir dan membantu,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menerangkan bahwa di periode ke duanya, pihaknya juga mengembangkan layanan 112, sebagai bentuk respon cepat terhadap masalah-masalah sosial. Masyarakat yang tidak mampu dan menghadapi persoalan seperti perceraian, kuliah, atau hukum, bisa menghubungi layanan ini, dan kami bantu tanpa harus membebani kepala desa.
“Tujuan kami jelas, kepala desa tidak harus memikul semua persoalan warga secara pribadi.” tambahnya.
Bupati juga menekankan bahwa kepala desa adalah wajah pemerintah, baik daerah, provinsi, maupun pusat. Karena itu, kepala desa harus memiliki dua kemampuan: pertama, bisa berbahasa dengan masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami; dan kedua, mampu memahami serta menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara profesional.
“Ini adalah tuntutan yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Oleh sebab itu, saya titip kepada PKDI, khususnya kepada pengurus pusat, agar bisa memperjuangkan tata kelola birokrasi pemerintahan desa yang lebih sederhana. Kenapa? Karena kehidupan kepala desa itu sendiri sudah tidak sederhana. Kepala desa harus hadir saat warga meninggal, melahirkan, sakit, hingga urusan lainnya.
“Jika sistem pemerintahannya juga tidak simpel, maka beban kepala desa akan semakin berat. Mari kita permudah, agar mereka bisa bekerja dengan lebih fokus dan maksimal.” tutupnya.
Di tempat yang sama ketua DPC PKDI Sumenep, H. Abd. Hayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kekompakan para kepala desa di Sumenep tidak lepas dari peran penting Kepala Desa Pangarangan, H. Miskun Legiono, yang selama ini menjadi panutan dan motor penggerak solidaritas antar-kepala desa.
“Kami sepakat untuk melanjutkan perjuangan beliau yang sudah terbukti mampu menyatukan para kepala desa. Ke depan, kami berkomitmen untuk bekerja lebih baik demi kemajuan desa-desa di Sumenep,” ujar H. Abd. Hayat.
Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi agenda prioritas kepengurusannya. Menurutnya, latar belakang kepala desa yang beragam—mulai dari santri, petani, pengusaha, hingga aktivis, perlu diselaraskan dalam visi yang sama agar terwujud sinergi yang solid.
“Peningkatan kapasitas kepala desa harus dilakukan secara berkelanjutan. Kita perlu menyamakan persepsi agar terbangun kebersamaan. Dengan demikian, kami yakin kepala desa di Sumenep akan semakin kompak dan profesional,” imbuhnya.
Selain itu, H. Abd. Hayat menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk media dan LSM, sebagai mitra strategis PKDI.
“Media dan LSM memiliki peran penting dalam menyuarakan persoalan-persoalan desa. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menciptakan pemerintahan desa yang transparan, bersih, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
Pengukuhan DPC PKDI Sumenep diawali dengan penyerahan Bendera Pataka yang dikerahkan oleh ketua DPD PKDI Jawa Timur, kepada ketua PKDI Kabupaten Sumenep.
Dengan pengukuhan tersebut, diharapkan menjadi momentum penguatan peran kepala desa sebagai garda terdepan, dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
