Dapurrakyatnews – Lonjakan harga LPG 3 kg di Kabupaten Sumenep menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di wilayah daratan, harga eceran bisa mencapai Rp22.000 per tabung, sementara di wilayah kepulauan bahkan menembus Rp27.000. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur hanya sebesar Rp18.000.
Namun demikian, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, SH, M.H., menegaskan bahwa penyesuaian HET bukanlah penyebab utama mahalnya LPG di tengah masyarakat.
“Kenaikan ini lebih disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat dalam dua bulan terakhir, khususnya menjelang dan selama Hari Raya Idul Adha, Musim Haji, serta libur panjang nasional,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebutkan bahwa momen-momen besar tersebut mendorong aktivitas konsumsi gas meningkat tajam, termasuk untuk keperluan masak bersama, hajatan, dan kegiatan sosial lainnya.
Selain itu, kondisi geografis Sumenep, khususnya wilayah kepulauan, turut menjadi faktor yang memengaruhi tingginya harga karena biaya distribusi yang lebih besar.
Pemerintah Kabupaten Sumenep pun telah mengambil langkah cepat, untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga dan memastikan ketersediaan pasokan.
“Kami telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan, baik ke agen maupun pangkalan. Distribusi tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa kendala berarti,” ujarnya.
Melalui koordinasi intensif dengan pihak Pertamina, Pemkab Sumenep berhasil mendapatkan tambahan kuota LPG 3 kg sebanyak 30.000 tabung.
Tambahan ini didistribusikan pada H-1 Idul Adha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan penimbunan. Pemerintah menjamin pasokan LPG 3 kg tetap tersedia dan terus kami pantau secara berkala,” tegasnya.
Selain itu Dadang juga menghimbau kepada seluruh agen dan penyalur agar tidak memainkan harga ataupun menimbun stok. Pihaknya akan lakukan pengawasan ketat, dan jika ada pelanggaran, akan kami tindak sesuai aturan.
“Pemerintah memastikan bahwa pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di masyarakat,” pungkasnya.
