Dapurrakyatnews – Sejumlah pemuda di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, mempertanyakan karcis Pass Masuk orang ke Pelabuhan Sapeken, yang akan berlayar dari Pelabuhan Sapeken menuju Pelabuhan Tanjungwangi Banyuwangi, yang menggunakan label atau identitas dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Hal ini menimbulkan kebingungan, mengingat secara geografis Pelabuhan Sapeken berada dalam wilayah administratif Kabupaten Sumenep, Madura.
Salah satu pemuda Sapeken, Inisial (SR) menyampaikan keheranannya atas penggunaan karcis tersebut. Menurutnya, penggunaan karcis berlogo Kabupaten Banyuwangi seolah-olah menegasikan keberadaan wilayah Sapeken sebagai bagian dari Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya pribadi cukup kaget, karena ini sepertinya baru pertama kali terjadi. Karcis masuk pelabuhan kok menggunakan logo Banyuwangi, padahal kita tahu ini wilayah Kabupaten Sumenep,” ujarnya. kepada Dapurrakyatnews. Jumat (4/4/2025).
Ia menambahkan bahwa penggunaan karcis tersebut berpotensi membingungkan masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari retribusi karcis tersebut.
“Kalau logonya Banyuwangi, masyarakat bisa salah paham. Dikiranya uang yang mereka keluarkan masuknya ke Kabupaten Banyuwangi, bukan ke pemerintah provinsi atau pusat. Ini penting disampaikan agar masyarakat tidak bingung,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sapeken, Herman Eko Yulianto, S.H., M.Hum, memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan Pelabuhan Sapeken, berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
“Wilayah Pelabuhan Sapeken dan Kangean, masuk wilker Kantor Unit Pelabuhan Pengumpan Regional (UPPR) Banguwangi,” ucapnya.
Ia lantas menjelaskan, bahwa hasil Pass orang masuk Pelabuhan Sapeken, tidak masuk ke Kabupaten Banyuwangi namun langsung ke Provinsi Jawa Timur.
“Karena Pengelolanya langsung dibawah Dinas Provinsi Jatim, Jadi bukan masuk ke Kabupaten Banyuwangi,” terangnya.
“Untuk lebih jelasnya, masyarakat bisa koordinasi dengan Kepala Wilker UPPR Sapeken, yaitu Bapak Dwi,” pungkasnya.
Sampai berita ini release, pewarta masih belum mendapatkan akses Kepala Wilker UPPR Sapeken, dalam rangka konfirmasi berdasarkan petunjuk dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sapeken, Herman Eko Yulianto, S.H., M.Hum.
