Dapurrakyatnews – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu tahap penting, dalam sistem pendidikan di Indonesia. Proses ini menentukan siapa saja yang berhak mendaftar dan diterima di sekolah-sekolah negeri.
Penerapan zonasi dan sebaran untuk masuk di SMA Negeri menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Sebagian orang tua/Wali Murid resah pasalnya, anak mereka tidak dapat sekolah di Sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Sumenep.
Seperti yang terjadi kepada salah satu orang tua/wali murid yang beralamat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, yang merasa dirugikan dengan penerapan zona dan sebaran, penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Atas Negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Desa Pamolokan masuk zona 2, yang mana dalam zona 2 tidak bisa mendaftarkan anaknya ke SMAN 1 Sumenep,” kata salah satu orang tua siswa yang keberatan namanya untuk ditulis. Selasa (2/7/2024).
Menurutnya, karena Desa Pamolokan masuk Zona 2, maka mereka yang ada di zona tersebut hanya bisa masuk ke SMAN 2 Sumenep.
“Namun kenyataannya, anak saya walaupun mendaftar ke SMAN 2 karena masuk zona 2 ternyata tidak diterima juga,” ujarnya.
Sebenarnya pihaknya masih berharap bisa masuk dalam daftar pemenuhan pagu yang berakhir pada hari selasa (2/7) pukul 00.00 Wib. Namun ternyata tetap tidak masuk ke pemenuhan pagu.
“Terus terang dengan penerapan zona tahun ini sangat merugikan kami yang berdomisili di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep,” ungkapnya dengan nada kecewa.
“Saat ini kami kebingungan karena untuk masuk SMA Negeri di Sumenep sudah tertutup, apakah kami harus sekolah di sekolah swasta,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Dapurrakyatnews mencoba untuk mengkonfirmasi atas adanya keluhan dari orang tua wali murid, kepada salah seorang Kepala Sekolah SMA Negeri yang ada di Kabupaten Sumenep, Ia menyampaikan dalam penerimaan siswa baru tahun ini, pihak sekolah hanya sebagai penonton karena semuanya berbasis online.
“PPDB tahun 2024 ini, semuanya berbasis online. Semuanya menjadi kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemprov Jatim dan kami tidak bisa melakukan intervensi,” ucapnya singkat.
