Jokowi Pecat Pejabat Pertamina Yang Tidak Pro Kebijakan Pemerintah

- Editorial Team

Kamis, 11 Maret 2021 - 02:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, DapurRakyatNews – Pemerintah Indonesia terus mendorong pengunaan komponen produk dalam negeri, guna meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri.

Maka wajar, jika ada pihak yang tidak mendukung kebijakan pemerintah akan tergusur atau terdepak. Seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan kepada awak media.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo marah dan memecat langsung pejabat tinggi PT Pertamina (Persero).

Pejabat tersebut dipecat Presiden karena tidak pro kebijakan pemerintah tentang TKDN atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri, Presiden marah kenapa masih impor padahal kebijakan TKDN sudah diterbitkan.

Namun sampai berita ini diturunkan belum terkonfirmasi siapa saja 2 pejabat yang dipecat Presiden Joko Widodo.

“Bikin pipa ini ramai, tadi Pertamina ngawurnya minta ampun, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu kecintaan kita pada Idealisme kita masing kurang,” ujar Luhut dalam rakornas BPPT, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga:  Presiden Jokowi Dorong Polri Kerja Keras Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Sebelumnya Presiden Jokowi pernah meminta untuk optimalisasi TKDN untuk produk produk yang dipasarkan di Indonesia.

“Perdagangan kita harus meningkatkan TKDN. Ini sering saya ulang untuk komponen dalam negeri, komponen dalam negeri, komponen dalam negeri. Produk dalam negeri, Produk dalam negeri, produk dalam negeri,” ujar Presiden Jokowi, Kamis (4/3/2021).

Presiden menilai peningkatan TKDN, harus bermanfaat bagi semua pihak. Kementerian Perindustrian menargetkan nilai TKDN mencapai 43% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% pada tahun 2024. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024.

Baca Juga:  Kabar Gembira, Gaji ke-13 Akan Segera Cair!

|BACA JUGA: Prostitusi Online Pelajar di Sidoarjo, Imbalan 300 Ribu Sekali Kencan

Pewarta: R. Shurdi
Editor: Team J.P.K.P
Publisher: Pemred
Salam Perjuangan Tanpa batas

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel dapurrakyatnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Investor Asing Lirik Sampang, PT Garam: Rencana Pabrik MVR  Masih Tahap Penjajakan
‎Masyarakat Pulau Manok Kesulitan Air Bersih, Air Minum Harus Didatangkan dari Sapudi dan Raas ‎
HUT RI ke-81, Bappeda Sumenep Teguhkan Komitmen Perkuat Perencanaan Pembangunan
Prestasi Nasional Berlanjut, BPRS Bhakti Sumekar Raih KEJAR Award 2026
HCML Salurkan Bantuan Tandon Air ke Tiga Desa Terdampak Kekeringan di Sapudi
Seleksi Terbuka JPTP Sumenep Rampung, Ini 12 Peserta Terbaik di Empat Jabatan Strategis
‎Bappeda Sumenep Tampilkan Perencanaan Pembangunan dan Transformasi Pelayanan di Madura Culture Fest 2026
DKPP Sumenep Pamerkan Komoditas Lokal dan Buka Layanan Pertanian di Madura Culture Fest 2026

Berita Terkait

Sabtu, 26 September 2026 - 18:31 WIB

Dua Investor Asing Lirik Sampang, PT Garam: Rencana Pabrik MVR  Masih Tahap Penjajakan

Selasa, 15 September 2026 - 10:51 WIB

‎Masyarakat Pulau Manok Kesulitan Air Bersih, Air Minum Harus Didatangkan dari Sapudi dan Raas ‎

Rabu, 9 September 2026 - 13:16 WIB

HUT RI ke-81, Bappeda Sumenep Teguhkan Komitmen Perkuat Perencanaan Pembangunan

Rabu, 9 September 2026 - 08:51 WIB

Prestasi Nasional Berlanjut, BPRS Bhakti Sumekar Raih KEJAR Award 2026

Selasa, 8 September 2026 - 16:31 WIB

HCML Salurkan Bantuan Tandon Air ke Tiga Desa Terdampak Kekeringan di Sapudi

Berita Terbaru

Dua orang perwakilan PPPK Paruh Waktu saat di sumpah pada penyerahan SK di Alun-alun Trunojoyo, Sampang, setahun yang lalu. Foto: Istimewa.

Pemerintahan

Lolos Evaluasi Maut, 3.214 PPPK Sampang Resmi Amankan Kontrak Baru

Senin, 28 Sep 2026 - 16:06 WIB

Gambar ilustrasi

Peristiwa

Dugaan Penyalahgunaan KKS Mencuat, Penerima PKH Buka Suara

Sabtu, 26 Sep 2026 - 18:26 WIB