Dapurrakyatnews – Sejumlah program pekerjaan fisik pada beberapa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/N) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi sorotan tajam Tim Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI).
Berdasarkan hasil pemantauan dan pengendalian investigasi yang dilakukan di berbagai titik pekerjaan, menunjukkan dugaan kuat bahwa pengawasan teknis nyaris tidak berjalan.
Dari pantauan tersebut, GASI menemukan banyak proyek yang tidak memasang papan nama, penggunaan besi yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan kerja yang tidak mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta bangunan yang tidak sesuai gambar teknis.
Beberapa temuan tersebut, memunculkan dugaan bahwa pengawas proyek maupun konsultan tidak hadir di lapangan.
Ketua GASI Achmad Rifa’i menegaskan, proyek-proyek yang bersumber dari APBD seharusnya dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan ketat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Kami melihat banyak pekerjaan APBD dikerjakan tanpa kontrol, tidak ada papan nama, material tidak sesuai, pekerjaan melenceng dari gambar, dan K3 diabaikan. Dugaan kami, pengawas teknis tidak turun ke lapangan,” ujar Achmad Rifa’i, pada Jumat (21/11/2025).
“Ini bukan soal besar kecilnya proyek. Tapi, soal tanggung jawab. APBD itu uang rakyat Kalau pengawasan tidak jalan, maka kualitas hasil pekerjaan akan dipertanyakan,” tegasnya.
Temuan GASI juga diperkuat oleh keterangan salah satu pekerja yang mereka temui. Mereka mengaku hanya mengikuti instruksi pelaksana tanpa pernah menerima arahan dari pengawas.
“Saya cuma ikut perintah pelaksana mas. Pengawas belum pernah datang ke lokasi,” ungkap pekerja yang namanya tidak mau dipublikasikan.
GASI menilai, kondisi ini berbahaya, karena membuka ruang terjadinya penyimpangan spesifikasi dan keterlambatan serta kualitas bangunan.
GASI menuntut, agar Pemerintah Kabupaten serempat untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek.
“Semua proyek APBD harus diawasi ketat, kalau ada pelaksana yang bekerja tanpa kontrol, itu harus segera dibenahi. Kami akan mengumpulkan bukti dan melaporkan secara resmi jika pola ini terus terjadi,” pungkasnya.
