Dapurrakyatnews – Pertanyakan pembangunan melalui alokasi dana desa, tokoh pemuda dan masyarakat setempat akan mendatangi kembali Balai Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sabtu (4/5/2025)
Pasalnya, masyarakat menganggap kepala desa tidak transparan mengenai pembangunan atau proyek yang dilakukan melalui anggaran DD.
Salah satu tokoh pemuda Desa Pagerungan kecil menyampaikan, sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, pihaknya telah melakukan kordimasi dan menyampaikan beberapa tuntutan kepada kepala desa yang didampingi oleh Sekdes dan BPD di balai desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mempertanyakan perselisihan angka tentang pendapatan kami ADD, DD serta DBH dan BK Kabupaten,” kata Malik Alam.
Malik menjelaskan bahwa angka tersebut yang diterima oleh desa Pagerungan Kecil sebesar 2,6 milyar.
“Kami pertanyakan sisa belanja yang telah dilakukan oembelanjaan, karena setahu kami ada sisa Rp 100 juta, dikemanakan sisanya,” ujarnya
Namun dari pihak kepala desa tidak menjawab pertanyaan kami, tentang sisa pembelanjaan yang telah dilakukan.
Sehingga pada hari ini, sambung Malik Alam, kami melakukan aksi bersama masyarakat untuk menyampaikan tuntutan tentang beberapa proyek, yang dilakukan oleh Desa Pagerungan kecil melalui anggaran DD.
“Kami hari ini akan melakukan kordinasi dengan kepala desa, sesuai prosedur melayangkan surat ijin kepada Polsek setempat,” ucap Malik. Sabtu (04/05).
Malik memaparkan bahwa pemerintah desa harus transparan, akuntabel dan profesional, tentang anggaran dan program o mbangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
“Sebagai warga desa kami punya hak tahu tentang program yang dilakukan oleh desa, seperti pembangunan jembatan yang sampai saat ini tidak memasang kontruksi pembangunannya,” tegasnya.
Menurutnya proyek jembatan tersebut beberapa material seperti pasir dan batu, hibah dari salah satu perusahaan yang ada di Desa Pagerungan kecil.
“Kami mengindikasikan ada ketidak sesuaian dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa ,” imbuhnya.
Bahkan, dalam setiap gelaran Musrenbangdes tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau orang orang yang paham terhadap program yang akan dirumuskan oleh pemerintah desa.
Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan oleh media ini, pihak kepala desadi hubungi melalui nomer kontak hp nya tidak aktif.
