Uang Komite yang Memberatkan, Lisda : tidak Bisa Ditoleransi

- Editorial Team

Minggu, 8 Oktober 2023 - 12:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni saat dijumpai di Nagari Binjai Tapan, Pesisir Selatan, Sumbar, Minggu (8/10) - foto : Isep Ilham

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni saat dijumpai di Nagari Binjai Tapan, Pesisir Selatan, Sumbar, Minggu (8/10) - foto : Isep Ilham

Dapurrakyatnews, – Anggota Komisi X DPR RI Hj. Lisda Hendrajoni SE., MMTr soroti pungutan Uang Komite Sekolah yang ada di Indonesia, terkhusus di Daerah Dapil nya Sumatera Barat.

Diketahui ada beberapa orang tua siswa yang mengeluhkan adanya uang komite yang memberatkan bagi siswa dan orangtuanya.

Menurut Lisda, adanya pungutan itu tidak bisa ditoleransi mengingat negara telah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMA. Terlebih, pemerintah juga telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalaupun ada uang komite itu boleh saja, asalkan jangan di patok. Karena kemampuan mereka (wali murid) itu beda-beda,” ungkap Lisda saat di Jumpai di Acara Jalan santai di Nagari Binjai Tapan, Minggu (8/10).

Baca Juga:  The Spot Sumenep Resmi Dibuka: Perpaduan Hiburan, Olahraga, dan Tempat Nongkrong Kekinian

Ia menuturkan, ada beberapa contoh seperti di daerah di jakarta untuk uang komite itu dikosongkan, tanpa perlu adanya patokan harga. Dengan begitu para wali murid bisa menyumbangkan sesuai dengan kemampuannya.

“Ada yang kasih Rp 100 ribu atau Rp 1 juta itu sesuai dengan kemampuan tanpa harus memberatkan wali murid,” ujarnya.

Lisda menjelaskan masih banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat, bukan hanya di Provinsi Sumatera Barat. Namun juga terjadi di Provinsi lainnya dimana sekolah memberikan patokan harga kepada siswa terkait uang komite sekolah.

Baca Juga:  Perkimhub Kabupaten Sumenep Uji Coba Perahu Motor Angkutan Wisatawan

Ini perlu perhatian para menteri beserta jajarannya untuk bisa menindaklanjuti, mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan berupa pungutan-pungutan biaya di sekolah.

“Menurut saya tidak boleh adanya ketentuan yang memaksakan. Tapi kalau misalnya berdasarkan kemampuan, ada yang mampu ada yang tidak, berapa besarannya tanpa paksaan itu silakan saja,” imbuhnya.

Lanjut Lisda, untuk menindaklanjuti adanya keluhan dari komite sekolah tersebut. Ia akan membahas hal tersebut dengan Anggota Komisi X DPR RI. Ia berharap Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah ini tidak disalahgunakan oleh pihak sekolah.

Memang diperbolehkan, dalam artian pendidikan ini bukan hanya tanggungjawab sekolah dan pemerintah. Tetapi juga tanggungjawab masyarakat khususnya orang tua siswa.

Baca Juga:  Penyidik Polres Pessel Sebut Toni Sakit, Junadi : Tapi Surat Sakit tidak Diserahkan ke JPU

“Walaupun begitu, harus sesuai dengan kemampuan orang tua siswa tanpa harus ada pematokan jumlah tarif nya,” tegasnya.

Menurut Lisda, adanya pungutan itu tidak bisa ditoleransi mengingat negara telah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMA. Terlebih, pemerintah juga telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun.

Dalam arti kita ini kan sedang betul-betul ingin menjalankan program pemerintah dengan slogan wajib belajar sembilan tahun dan gratis.

“Sekolahnya gratis, tapi jika ini dibebankan dengan biaya komite, kan memberatkan,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel dapurrakyatnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

‎Jalan Nasional Tapan-Sungai Penuh Terjadi Penyempitan, Kapolsek Himbau Pengendara Tetap Waspada 
Kapolsek Lunang Silaut Pererat Silaturahmi dengan Awak Media Lewat Ngopi Bareng
‎Gandeng Disdik Sumbar dan SMKN 1 Painan, Waka Polres Pessel Perkuat Program Polisi Peduli Pendidikan 
‎Perkuat Sinergitas, Kapolsek Tapan Ajak Wartawan Ngopi Bareng
‎Pelantikan Pengurus PWI Pessel 2026–2029, Robby Oktora Romanza Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers ‎
Perkuat Ekonomi Perempuan, KEI Salurkan 10 Sepeda Rombong untuk Pedagang Kecil di Pagerungan Kecil
Bupati Sumenep Dorong Kampung Zakat Diperluas, Sasar Kemandirian Ekonomi Warga Miskin
Dua Investor Asing Lirik Sampang, PT Garam: Rencana Pabrik MVR  Masih Tahap Penjajakan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:07 WIB

‎Jalan Nasional Tapan-Sungai Penuh Terjadi Penyempitan, Kapolsek Himbau Pengendara Tetap Waspada 

Sabtu, 7 November 2026 - 14:31 WIB

Kapolsek Lunang Silaut Pererat Silaturahmi dengan Awak Media Lewat Ngopi Bareng

Kamis, 5 November 2026 - 22:05 WIB

‎Gandeng Disdik Sumbar dan SMKN 1 Painan, Waka Polres Pessel Perkuat Program Polisi Peduli Pendidikan 

Rabu, 4 November 2026 - 23:04 WIB

‎Perkuat Sinergitas, Kapolsek Tapan Ajak Wartawan Ngopi Bareng

Senin, 2 November 2026 - 22:35 WIB

‎Pelantikan Pengurus PWI Pessel 2026–2029, Robby Oktora Romanza Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers ‎

Berita Terbaru