Dapurrakyatnews – Menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota Rahma-Endang Abdullah, pada 21 September 2023 mendatang. Banyak mencuat sejumlah nama ke publik usulan Penjabat Walikota Tanjungpinang.
Ada tiga nama usulan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informastika (Kominfo) Hasan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Muhammad Ikhsan, dan Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Azwandi.
Berbeda dengan versi pimpinan DPRD Tanjungpinang, terdapat nama, Hendri Kadis DLH dan Kehutanan, Sekretaris Dewan (Setwan) Kota Tanjungpinang Martin Maromon, dan Hasan Kadis Kominfo. Kelima kandidat ini merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kepri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun siapa sangka, nama-nama tersebut masih berpotensi tersingkir dari seleksi di tingkatan pemerintah pusat, sebelum akhirnya disetujui Presiden Joko Widodo.
Hal ini karena aturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Walikota dan Penjabat Bupati. Dalam Pasalnya menyebutkan, bahwa usulan Penjabat Walikota tidak hanya diusulkan Gubernur hingga Pimpinan DPRD melainkan, ada peran Menteri dalam upaya mengusulkan tiga nama sebagai pertimbangan dari pusat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Alfiandri menegaskan, dalam Permendagri tersebut pembahasan usulan tiga nama yang diusulkan Gubernur hingga pimpinan DPRD juga melibatkan Kementerian atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian.
Diantaranya, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, dan kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
“Jadi bisa saja nama-nama yang diusulkan saat ini dari daerah, terseleksi oleh jajaran Pemerintah Pusat, Kementerian Lembaga. Bisa saja Mendagri punya jagoan tiga nama lainnya dari utusan pusat,” ucapnya.
Alfiandri menyebutkan, jabatan Kepala Daerah ditengah kontestasi menjelang Pemilu 2024 mendatang, memiliki arti yang sangat strategi, mulai dari nasional hingga kedaerahan.
“Siapa yang terpilih maka, tokoh itulah yang memang memiliki kriteria kapabilitas dan integritas ASN,” sebutnya.
Dosen UMRAH Tanjungpinang tersebut, juga membeberkan kriteria khusus lainnya yang sangat mengikat, untuk memilih siapa sosok Penjabat Walikota yang ideal sesuai aturan ini.
Seperti disebutkan dalam Pasal 3, memilih sosok Penjabat Walikota, wajib mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan
pemerintahan sekurang-kurangnya menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah, penilaian kinerja pegawai selama 3 tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik.
Kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
“Pasal 3 inilah yang mengikat peran serta Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, dan kementerian/lembaga lain. Karena jabatan kepala daerah itu bukan beban atau amanah yang bisa dianggap sembarangan,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan, fenomena usulan yang tidak sama dengan kehendak Pemerintah pusat ini pernah dialami di Pemprov Riau. Padahal usulan daerah belum tentu yang ditetapkan oleh Kemendagri.
“Nah inilah fenomena yang terjadi, dan perlu dicermati oleh Kepri,” tutupnya.
