Dapurrakyatnews – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sapudi menggelar audensi pekerjaan proyek prioritas Nasional Replacement fasilitas Pelabuhan laut Sapudi. Kamis (8/1/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan Laut sebagai narasumber, juga dihadiri oleh jajaran forkopimka, pemilik perahu, tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut, digelar di kantor KUPP Kelas III Sapudi, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Plt (KUPP) Kelas III Sapudi, Reni Wijaya, menegaskan bahwa kegiatan Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi berupa rehabilitasi dan pelebaran dermaga dan trestle Pelabuhan Gayam, merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin keselamatan, kelancaran, dan keberlanjutan layanan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelabuhan ini memiliki peran strategis sebagai urat nadi perhubungan dan distribusi logistik, sehingga peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan menjadi kebutuhan yang esensial dan tidak dapat ditunda,” kata Reni Wijaya.
Menurutnya, Pengembangan Pelabuhan Sapudi merupakan kegiatan strategis dan prioritas nasional yang telah dialokasikan anggarannya meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di Sapudi, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung konektivitas dan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat Sapudi.
Ia juga menjelaskan, dari aspek teknis, dermaga eksisting ini dibangun sejak era 1990-an maka perlu dilakukan rehabilitasi. Berdasarkan laporan teknis lapangan, pada musim tertentu perairan Sapudi mengalami kondisi gelombang signifikan.
Dengan ketinggian dermaga lama, terdapat potensi genangan hingga tenggelam saat terjadi gelombang tinggi, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jasa.
“Oleh karena itu, pemerintah melakukan peningkatan dan penyesuaian ketinggian dermaga untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran (safety and security),” tegasnya.
Penyesuaian ketinggian dermaga juga dimaksudkan untuk mendukung fungsi pelabuhan sesuai hirarki pelabuhan, sehingga mampu melayani kapal angkutan dari luar wilayah secara lebih aman dan andal.
“Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung pergerakan barang dan penumpang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” harapnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan bahwa pemerintah tidak bersikap kaku dan tetap memperhatikan kebutuhan pelayaran rakyat. Masukan terkait operasional perahu tradisional, perahu kecil, maupun tambangan akibat kondisi pasang-surut air laut menjadi perhatian serius.
“Seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat akan diakomodasi melalui pengaturan teknis dan operasional, termasuk penyesuaian desain dermaga agar lebih ramah bagi pengguna, seperti penambahan tangga dan akses pendukung lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan BMKG dan instansi terkait guna memastikan kondisi perairan yang aman dan sesuai ketentuan keselamatan pelayaran, sehingga keberadaan dermaga benar-benar memberikan manfaat optimal dan tidak menimbulkan risiko.
“Pembangunan dermaga Sapudi dilaksanakan dengan prinsip kebermanfaatan jangka panjang, bukan semata pembangunan fisik. Pemerintah berkomitmen menghadirkan infrastruktur pelabuhan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan pelayanan transportasi laut dan kesejahteraan masyarakat Sapudi,” pungkasnya.
