Dua Pejabat di Sampang Terancam Diberhentikan Sementara, Gaji Dipotong

- Editorial Team

Jumat, 5 Desember 2025 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor BKPSDM Sampang Jalan KH. Wahid Hasyim No. 43, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan/Kabupaten Sampang

Kantor BKPSDM Sampang Jalan KH. Wahid Hasyim No. 43, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan/Kabupaten Sampang

Dapurrakyatnews – Dua Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yaitu MHM (Sekretaris) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan AZW (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan) terancam pemberhentian sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, kedua sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp. 12 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Arief Lukman Hidayat menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berproses untuk melakukan usulan pemberhentian sementara terhadap kedua pejabat ini ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui aplikasi IMUT selama menjalani proses penahanan.

“Jika surat rekomendasi dari BKN terbit, baru dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pemberhentian sementara,” terangnya, pada Jumat (5/12/2025) di ruang kerjanya.

Hal itu, lanjut Arif Lukman Hakim, berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yaitu, apabila ada tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan, ASN dapat langsung Diberhentikan sementara.

Baca Juga:  Disperta KP Sampang Berhasil Pertahankan Prestasi di Ajang Sabernova Awards 2024, Ternyata Ini Kiatnya

Langkah ini, sebagai upaya untuk mempermudah dan memperlancar proses yang dihadapi.

Yoyok, sapaan akrabnya mengaku, surat penahanan dari Kejaksaan Sampang baru di terima Minggu lalu.

Menurut Yoyok, saat ini 2 pejabat tersebut masih berstatus pegawai negeri. Tapi, tidak punya jabatan.

Baca Juga:  Jejak Penjualan Aset Pemkab Sampang Terungkap, Ada Surat Permohonan Sejak 2025 dan Persetujuan DPRD

“Selama proses penahanan, gajinya dipotong 50 persen,” ujar Yoyok.

Keputusan pemberhentian sementara berakhir, lanjut Yoyok, setelah yang bersangkutan mendapat keputusan inkrah dari pengadilan.

Disinggung terkait sanksi yang akan diberikan, Yoyok enggan menjawab.

“Kita juga merasa prihatin dengan kondisi seperti ini. Saya harap, ini tidak terjadi bagi ASN yang lain,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel dapurrakyatnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolsek Lunang Silaut Pererat Silaturahmi dengan Awak Media Lewat Ngopi Bareng
‎Gandeng Disdik Sumbar dan SMKN 1 Painan, Waka Polres Pessel Perkuat Program Polisi Peduli Pendidikan 
‎Perkuat Sinergitas, Kapolsek Tapan Ajak Wartawan Ngopi Bareng
‎Pelantikan Pengurus PWI Pessel 2026–2029, Robby Oktora Romanza Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers ‎
Perkuat Ekonomi Perempuan, KEI Salurkan 10 Sepeda Rombong untuk Pedagang Kecil di Pagerungan Kecil
Bupati Sumenep Dorong Kampung Zakat Diperluas, Sasar Kemandirian Ekonomi Warga Miskin
Dua Investor Asing Lirik Sampang, PT Garam: Rencana Pabrik MVR  Masih Tahap Penjajakan
‎Masyarakat Pulau Manok Kesulitan Air Bersih, Air Minum Harus Didatangkan dari Sapudi dan Raas ‎

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 14:31 WIB

Kapolsek Lunang Silaut Pererat Silaturahmi dengan Awak Media Lewat Ngopi Bareng

Kamis, 5 November 2026 - 22:05 WIB

‎Gandeng Disdik Sumbar dan SMKN 1 Painan, Waka Polres Pessel Perkuat Program Polisi Peduli Pendidikan 

Rabu, 4 November 2026 - 23:04 WIB

‎Perkuat Sinergitas, Kapolsek Tapan Ajak Wartawan Ngopi Bareng

Senin, 2 November 2026 - 22:35 WIB

‎Pelantikan Pengurus PWI Pessel 2026–2029, Robby Oktora Romanza Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers ‎

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:44 WIB

Perkuat Ekonomi Perempuan, KEI Salurkan 10 Sepeda Rombong untuk Pedagang Kecil di Pagerungan Kecil

Berita Terbaru