Dapurrakyatnews – Warga Kecamatan Masalembu mengeluhkan buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh berbagai lembaga pemerintahan di wilayah mereka. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pelayanan administrasi kependudukan, semuanya dinilai amburadul. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Juhairi, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Nasdem.
“Mulai dari soal jam buka kantor yang tidak disiplin, sampai soal terhambatnya pembuatan dokumen karena harus menunggu pimpinan lembaga pemerintahannya yang tidak ada di tempat,” ujar Ahmad Juhairi kepada Dapur Rakyat News, Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, akar permasalahan ini adalah kebiasaan para pimpinan lembaga pemerintah yang lebih banyak menghabiskan waktu di daratan ketimbang di wilayah tugas mereka di kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Camat dan pejabat kepala desa harus lebih intens berada di wilayah tugasnya. Sebagai perwakilan bupati di kecamatan, camat harus memastikan seluruh unsur lembaga pemerintahan menjalankan perannya dengan baik dan maksimal untuk melayani masyarakat sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa warga kepulauan tidak boleh dipersulit dalam pengurusan dokumen dan pelayanan publik hanya karena pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat atau karena kantor layanan belum buka meski sudah masuk jam kerja.
“Oleh karena itu, saya mengingatkan dan mendesak pemerintah kabupaten Sumenep untuk benar-benar menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan maksimal, khususnya di wilayah kepulauan,” ujarnya dengan nada serius.
Juhairi juga memperingatkan agar pemerintah kabupaten tidak terkesan gagal dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan.
“Sebagai pimpinan, seorang bupati tidak boleh kalah atau takut pada bawahannya,” tambahnya.
Ia pun mendesak agar dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat pemerintahan yang bertugas di kepulauan. Jika ditemukan pejabat yang tidak bekerja secara maksimal atau tidak mematuhi aturan, maka sebaiknya segera diberhentikan.
“Warga kepulauan juga bagian dari Kabupaten Sumenep. Sudah cukup mereka menderita karena infrastruktur yang tidak layak, jangan lagi ditambah dengan pelayanan publik yang buruk,” tegasnya.
Juhairi menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa slogan Bismillah Melayani yang diusung pemerintah Sumenep harus benar-benar terbukti di lapangan, terutama di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan dan sangat membutuhkan perhatian lebih.
