Dapurrakyatnews – Guru honorer di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang tergabung dalam Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FPH-PGRI) Sampang, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pada Senin (20/1/2025).
Maksud kedatangan mereka adalah untuk melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Sampang, guna mengetahui kejelasan status R2 dan R3 Guru honorer di Sampang.
Mereka ingin mengetahui secara pasti terkait penyelesaian guru honorer, yang sudah mengikuti uji kompetensi tahap satu dan sudah mendapatkan status R2 dan R3.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua FPH-PGRI Sampang Syaifur Rohman menjelaskan, status R2 dan R3 merupakan kode yang digunakan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Di audiensi tersebut, barulah pihaknya mendapat kejelasan dari Pemerintah Daerah bahwa R2 dan R3 akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.
“Kami merasa puas dan senang dengan hasil audiensi tadi. Status teman-teman R2 dan R3 sudah jelas. Meskipun, jadi ASN paruh waktu sesuai dengan regulasi dari pusat dan berdasarkan kekuatan anggaran yang ada di daerah,” jelas Syaifur, Selasa (21/1/2025).
Sebenarnya, lanjut Syaifur, Ia dan teman-temannya berkeinginan menjadi ASN PPPK penuh waktu.
Namun, setelah melihat kondisi keuangan daerah, akhirnya mereka sepakat menerima menjadi ASN PPPK paruh waktu yang dirasa sebagai pembuka jalan menuju ASN PPPK penuh waktu.
Syaifur memahami, bahwa ASN PPPK paruh waktu sudah ada regulasi khusus dari KemenPAN-RB termasuk pengaturan jam kerja. Kemudian, gaji juga diatur dalam Kemendagri Nomor 16.
Saat ini, beber Syaifur, ada sekitar 7 ribu guru honorer yang tercatat di pangkalan database Badan Kepegawaian Negara. Namun, yang sudah mengikuti seleksi baru 2.613 orang.
“Akan dijanjikan, karena sudah ada di BPA nya BPPKAD Sampang. Maka, dengan otomatis harus diselesaikan. Kita selanjutnya tinggal menunggu pemetaan dari masing-masing instansi. Baik itu guru maupun tenaga teknis,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud menuturkan, peserta audiensi tidak hanya berasal dari guru honorer, melainkan ada juga tenaga honorer dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Setempat.
“Akan diakomodir semua. Dinas sudah membuka itu. Sudah ada jalan keluarnya,” tuturnya.
Satu hal yang diinginkan Mahfud, yaitu proses seleksi harus berjalan ketat. Agar, aparatur di pemerintahan nantinya diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi, sehingga tidak hanya menjadi beban pemerintah.
“Ini kan kesalahan teknis saja dari awal. Pertama magang, akhirnya masuk, akhirnya tidak jelas. Jadi, proses ketat itu biar tidak ada kasus taruh nama saja,” ungkapnya.
Di beberapa daerah, beber Mahfud, banyak memasukkan orang-orang terdekat. Sehingga, pemerintah pusat kecolongan.
Namun, karena hal ini sudah ada payung hukumnya, proses awal seperti tidak ada artinya lagi.
“Ketika melihat postur APBD di Sampang yang terbatas, ini tentu terasa berat. Saya harap, teman-teman harus lebih serius meng upgrade diri. Baik dari sisi kinerja dan sumber daya manusianya,” pungkasnya.
