Dapurrakyatnews – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi PAN, Roni Richardo, meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup) pelaksanaan Perda Corporate Sosial Responsibility (CSR) di Kabupaten Pesisir Selatan, yang sudah disahkan dua tahun lalu.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi- fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 Kamis (7/11/2024) pagi.
Ketua Fraksi Partai PAN tersebut menyebutkan, perbup ini sangat penting disegerakan supaya anggaran CSR seluruh perusahaan yang ada di Pesisir Selatan, bisa dipergunakan secara terencana, transparan dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, anggaran CSR perusahaan di Pesisir Selatan sangat tinggi, namun pemanfaatannya belum optimal.
“Padahal kalau ini bisa berjalan dengan baik, pemerintah daerah akan sangat terbantu, karena menyangkut pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
lebih lanjut, Roni menyampaikan, kondisi saat ini, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kebun rakyat yang luasnya lebih kurang 41 ribu hektar, selalu jauh di bawah harga pasar, dan potongan timbangan di pabrik jauh di atas pabrik-pabrik yang ada di daerah lain.
Setidaknya, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk cek rendemen TBS kelapa sawit hamparan Sutera sampai Lunang Silaut.
“Karena, pabrik kelapa sawit yang ada di Pesisir Selatan selalu berdalih, bahwa harga TBS kelapa sawit Pesisir Selatan tidak bisa sama dengan harga daerah lain, karena rendemennya rendah,” terangnya.
Padahal, kata Roni, TBS kelapa sawit yang sama ketika dijual ke pabrik daerah lain harganya bisa sama dengan harga TBS kelapa sawit setempat.
Perlu diingat, bahwa dengan luasan kebun kelapa sawit kebun rakyat yang 41 ribu hektar tersebut, lebih kurang seperempat penduduk Pesisir Selatan hidup bergantung langsung dengan kelapa sawit sebagai pemilik kebun dan sebagai pekerja kebun, dan ditambah lagi ekonomi ikutan lainnya.
“Jadi kami harap Pemerintah daerah, kembali diminta membuat program perlindungan petani kepala sawit kebun rakyat, atau kebun swadaya,” tegasnya.
