Dapurrakyatnews – Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen, untuk selalu mengedepankan hasil rumusan perencanaan pembangunan, melalui Musrenbang dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, perencanaan pembangunan hasil Musrenbang sangat penting, agar bisa menyerap dan mengalokasikan kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga programnya mampu menjawab masalah, di wilayahnya masing-masing.
“Musrenbang, merupakan wahana sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep, yang konsep perencanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Bupati saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep 2024, di Kantor Bupati, Selasa (28/03/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itulah, Musrenbang menjadi momentum yang penting untuk menyatukan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan, serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan.
“Hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024 hendaknya mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, untuk mendukung menyukseskan pembangunan di daerah,” tutur Bupati.
Bupati mengungkapkan, APBD Kabupaten Sumenep sangat terbatas, sehingga program yang dilaksanakan harus mengacu kepada program prioritas daerah, supaya dampak dari anggaran yang dialokasikan mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat.
“Tentu saja, dengan keterbatasan APBD 2024 ini, tidak semua harapan dan ekspektasi masyarakat bisa diakomodir dalam RAPBD, sehingga seluruh pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan agar senantiasa bersinergi,” ungkap Bupati.
Sementara, program prioritas 2024 di antaranya pendidikan, kesehatan dan lingkungan asri, ekonomi kawasan, perdagangan dan UMKM, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan, penanganan masalah sosial, infrastruktur kepulauan, dan perhubungan.
