Sumenep, Dapurrakyatnews – Indikator keberfungsian sosial terdiri dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah, dan menjalankan peran-peran sosial.
Oleh karena itu, untuk menuju keberfungsian sosial membutuhkan proses. Sehingga program-program kesejahteraan sosial, bisa dibarengi dengan pendampingan, maupun pemberdayaan berkelanjutan. Sesuai kondisi masing-masing individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Namun semua itu, seakan tak selaras dengan realita dilapangan, karena yang terjadi, banyak sekali KPM BPNT yang tidak menerima hak nya. Hal tersebut disampaikan oleh, ketua PAC Bara JP Kecamatan Gayam Ach Rasyidi kepada pewarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejak raskin berubah nama menjadi BPNT, banyak sekali KPM yang tidak menerima hak nya karena masalah Administrasi,” kata Rasyidi memulai bincang bincang nya kepada dapurrakyatnews.
Hal tersebut terjadi saat pencairan pertama, sejak Raskin berubah menjadi BPNT, yang harusnya KPM menerima pembayaran sejak bulan 9 sampai bulan 12 tahun 2019 di awal tahun 2020. Namun karena alasan administrasi KPM tidak dapat menerima hak nya yang perbulan sebesar 100.000 sebanyak 4 bulan.
“Baru sekitar bulan mei 2020, KPM menerima hak nya. Terhitung dari bulan januari, sampai dengan bulan mei sebanyak 900.000,” Kata Rasyidi Jumat (18/2/2022)
Bulan Januari dan Februari ada kenaikan pembayaran yang awalnya 100.000 perbulan menjadi 150.000 perbulan. Untuk bulan maret sampai mei ada kenaikan 50.000, hingga 150.000 menjadi 200.000 per bulan sampai saat ini.
“KPM tidak mendapatkan alasan yang jelas, kenapa hak mereka selama 4 bulan total 400.000,untuk pembayaran di tahun 2019 tidak terbayarkan. Selain alasan data, yang menurut mereka sudah hangus,” Tambahnya.
Ini hal serius yang harus dijelaskan oleh pihak terkait, agar (KPM) keluarga penerima manfaat mendapatkan kejelasan akan hak nya.
“Mungkin dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, yang bisa menjelaskan kepada KPM. Karena tidak semua KPM paham, apa yang sebenarnya terjadi,” Pungkas Ach Rasyidi.
