Dapurrakyatnews, – Pengamat kebijakan publik Alfiandri angkat bicara, terkait minimnya peserta didik baru (PDB) di SMA Negeri 3 Tanjungpinang.
Ia mengatakan, minimnya PDB di SMA Negeri 3 Tanjungpinang, merupakan salah satu bukti nyata gagalnya kebijakan zonasi wilayah, yang diterapkan Dinas Pendidikan di Kepulauan Riau (Kepri).
“Masalah yang dialami SMAN 3 Tanjungpinang hari ini, dampak lemahnya sistem zonasi yang diterapkan pemerintah,” ucap Alfiandri saat dihubungi Rabu, (12/7/2023).
Ia menuturkan, bahwa minimnya rekrutan peserta didik baru di sekolah ini karena masih ada potensi praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga menyebabkan sekolah tersebut sepi peminat.
Lanjutnya, solusinya ke depan, Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, sebagaimana kewenangannya diatur oleh Undang-undang harus berani membuat marger pemerataan pendidikan, khususnya masalah PPDB yang terus menjadi masalah berkelanjutan di Kepri sampai saat ini.
“Saran saya, Disdik harus berani dan tegas kebijakan marger sekolah, jika tingkat kepeminatan semakin rendah dikarenakan rendahnya kualitas, minimnya daya tarik, kurangnya menghasilkan prestasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat tidak tertarik menyerahkan anaknya untuk belajar ke sekolah tersebut,” terangnya.
Disisi lain, pihak SMAN 3 Tanjungpinang harus mampu membenah diri dengan melakukan evaluasi pembelajaran sekolah dengan menggunakan rumus dan strategi edukasi governansi sebagai solusi menghadapi persoalan rendahnya daya tarik masyarakat kepada sekolah tersebut.
Untuk diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SLTA sederajat di Tanjungpinang pinang dinilai tidak merata.
Hal tersebut dialami SMA Negeri 3 Tanjungpinang, yang hanya kebagian 19 siswa pada PPDB tahun 2023 ini.
Hal itu dibenarkan oleh Plt Kepala Sekolah, Sri Haryanti saat ditemui di SMA N 3 Kota Tanjungpinang, Selasa (11/07).
Sri Haryati menjelaskan, awalnya jumlah pendaftar di SMAN 3 Tanjungpinang mencapai 103 orang yang diterima melalui sistem PPDB.
“Namun dari jumlah itu yang melakukan daftar ulang cuma 9 orang saja,” kata Sri Haryanti.
“Jadi kalau di total dengan semua jalur PPDB, di sekolah kami hanya ada 19 siswa baru,” sambungnya.
Ia menyebutkan, sebelumnya ada 23 siswa yang dinyatakan masuk SMAN 3 dan dapat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Tapi yang aktif ikut MPLS dari hari pertama hanya 19 orang saja. Jadi kami bingung juga, ini sisanya pada kemana,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, pihaknya sudah meminta Dinas Pendidikan agar siswa yang terdaftar di sistem, dapat mendaftar ulang ke sekolah yang sudah ditentukan.
“Sampai sekarang siswanya gak tau kemana. Sama kayak tahun lalu. Masuk 200, yang daftar ulang cuman 54,” jelasnya.
“Kalau tidak ada ketegasan dari dinas terkait, mereka (siswa baru) seenaknya daftar ulang dan tidak ada pemerataan,” lanjutnya.
Sri menagih janji Kepala Dinas Pendidikan, untuk merelokasi SMAN 3 Tanjungpinang ke lokasi yang berjauhan dari SMAN 1 yang notabene sekolah favorit.
“Sampai sekarang realisasi tidak ada. Kalau kami masih disini, dan sistemnya tidak jelas. Sekolah kami terancam tutup, rombongan belajar (rombel) kami tinggal 5. Ini yang kelas 1 saja, 1 rombel aja masih kurang kali,” pungkasnya.
