Berita  

Persoalan Infrastruktur, Aktivis Pulau Giliraja Minta Desa nya tidak di Anak Tirikan

Infrastruktur
Lismawati, S.Pd Kepala Desa Jate, saat menunjukkan jalan yang kondisinya tanpa aspal.

Dapurrakyatnews – Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah kurang baik, maka akan berdampak tidak efisiennya terhadap biaya logistik yang berdampak kurangnya daya saing. Hal itu yang saat ini dirasakan oleh warga Desa Jate, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Akses jalan yang baik saat ini benar-benar dibutuhkan oleh mereka dikarenakan akses jalan tersebut satu satunya yang mereka gunakan untuk bepergian seperti berkunjung ke fasilitas kesehatan dan ke sekolah.

Untuk itu kepala Desa Jate Lismawati, S.Pd, meminta kepada Pemkab Sumenep agar segera membangun atau memperbaiki akses jalan yang ada di daerah nya karena akses jalan tersebut milik kabupaten Sumenep.

“Karena sejak Bapak saya menjadi kepala Desa, sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dibangun, sedangkan jalan protokol tersebut kondisinya sudah rusak parah, apalagi jika sudah memasuki musim penghujan,” kata Lismawati. Rabu (1-3-2023).

Ia menambahkan jika jalan rusak tersebut sudah terjadi sejak 2 kali kepala Desa Jate sebelum dirinya menjabat. Setelah pergantian beberapa kepala desa, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan jalan tersebut akan dibangun.

“Jika perlu data jelasnya kapan terakhir dibangun, silahkan cek mas, biasanya rekam jejak digital pasti ketahuan,” tambahnya.

Terpisah aktivis Giliraja Syaiful Puja, membenarkan bahwa kondisi jalan protokol di Desa Jate sangat memprihatinkan, karena jalan raya tersebut nyaris tak beraspal.

“Saya merasa heran kepada Pemkab Sumenep adanya perbedaan program pembangunan infrastruktur jalan, terutamanya antara jalan protokol di Pulau Giliraja dengan Pulau Giligenting,” ujar Syaiful Puja dengan nada bertanya.

Apakah karena Giligenting adalah Kecamatan, sedangkan Giliraja hanya bagian dari Giligenting. Namun setidaknya persoalan pembangunan infrastruktur jalan penghubung setiap desa, harus layak untuk dilewati.

“Kalau seperti ini, kami merasa, sebagai masyarakat Desa Jate, merasa di anak tirikan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan