Dapurrakyatnews – Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dari APBN maupun APBD merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara rinci hingga pada setiap detail pekerjaan di lokasi. Namun dalam praktiknya, transparansi terkadang menghadapi hambatan besar akibat birokrasi yang kompleks.
Sebagai pemimpin tertinggi daerah, Gubernur menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan. Pada periode kepemimpinan kedua dengan tagline “JATIM TANGGUH TERUS BERTUMBUH”, Jawa Timur digambarkan sebagai provinsi yang terus berkembang. Namun fakta yang menyakitkan adalah, selama dua periode kepemimpinannya, tidak ada satupun langkah nyata yang dilakukan untuk membangun infrastruktur di kawasan kepulauan Kabupaten Sumenep.
Di berbagai pemberitaan daring maupun siaran televisi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu menyatakan komitmennya untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Janji ini disampaikan secara tegas, membuat masyarakat Jawa Timur percaya bahwa provinsi ini berada di jalur perkembangan yang unggul dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Namun di lapangan, kondisi sungguh berbeda. Lima kepulauan yaitu Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu semakin terpinggirkan. Keluhan masyarakat dari kawasan ini kini menjadi sorotan publik, mengingat kondisi jalan di kelima wilayah tersebut terus memburuk dari hari ke hari.
Akses vital masyarakat di sektor ekonomi dan pendidikan terhambat parah. Jalan yang berlubang-lubang, berubah menjadi genangan lumpur, bahkan sebagian total rusak menyebabkan mobilitas warga terganggu, risiko kecelakaan meningkat, serta kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
Sayangnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tampaknya tidak memberikan perhatian apapun terhadap kondisi ini. Apakah ini bentuk dukungan Gubernur terhadap program Presiden Prabowo Subianto?
Pernyataan tegas ini disampaikan Moh Ridwan Sutarjo, Ketua DPD PWRI Jatim, menurutnya, kawasan ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang bahkan berpotensi menerima bagi hasil migas dari wilayah Sapeken.
“Jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sumenep saja, jelas tidak akan cukup untuk membangun jalan di kepulauan seperti Raas, Sapudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu. Tanpa dukungan provinsi, kondisi jalan di sini tidak akan pernah membaik. Lantas, apakah Gubernur Khofifah Indar Parawansa pernah sekalipun menanyakan bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di ke lima kepulauan tersebut?” ujar Moh Ridwan dengan nada tegas dan wajah penuh kekhawatiran pada Senin (9/3/2026).
Menurutnya, banyak ruas jalan di kawasan kepulauan tersebut sudah lama tidak mendapatkan perhatian. Beberapa bagian bahkan masih berupa jalan tanah yang selalu tergenang saat musim hujan dan berubah menjadi lahan berlumpur yang sulit dilewati saat kemarau.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pergerakan masyarakat, melainkan juga menghambat distribusi barang dan jasa, serta mengganggu akses pendidikan bagi guru dan siswa. Akhirnya, hal ini menjebak perkembangan ekonomi daerah di tingkat bawah, jelas Ridwan yang berasal dari Sumenep.
“Kita telah berkali-kali menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan alokasi anggaran dan dukungan teknis dari Kantor Gubernur Jatim. Namun setiap kalinya mendapatkan alasan yang sama: keterbatasan anggaran atau proses yang tidak jelas yang membuat semua upaya kita tidak menghasilkan apa-apa. Seolah-olah Sumenep bukan bagian dari Provinsi Jawa Timur,” tegas aktivis generasi 90-an ini dengan nada penuh kritik.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah terpencil seperti kepulauan Sumenep bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten, melainkan juga menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur provinsi.
“Kita bukan anak tiri. Jangan abaikan suara kita, karena suara masyarakat kepulauanlah yang menjadi dasar bagi derajat dan posisi Anda saat ini,” tandasnya.
“Gubernur seharusnya memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin kesetaraan pembangunan di seluruh pelosok Jawa Timur, bukan hanya memusatkan perhatian pada kota-kota besar di daratan,” inbuhnya.
“Kita tidak membutuhkan janji-janji indah yang hanya tertulis di kertas. Kita butuh tindakan nyata segera! Gubernur harus segera turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara langsung, dan memastikan bahwa infrastruktur jalan di kepulauan Sumenep mendapatkan alokasi anggaran serta dukungan yang sesuai. Jika tidak, masyarakat di sini akan terus terlantar dan tidak akan merasakan manfaat dari perkembangan provinsi yang selalu digaungkan dan kami siap melakukan aksi orasi di depan kantor gubernur,” pungkasnya.